Mantan DPR RI tersebut menegaskan kepada kuasa hukum UTM untuk wacana publik tentang provinsi Madura harus sama rata diterima dan diketahui oleh semua elemen masyarakat.
“Sentralnya Provinsi ini di Bangkalan, di pusat sudah panas dengan wacana provinsi Madura, eh ternyata sebagian masyarakat masih belum tau apa-apa, ini kan lucu,” imbuhnya.
Dari itu, lanjut Syafii, atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Pamekasan menolak penandatangan yucial review provinsi Madura. Alasan tidak memberikan tanda tangan karena dirinya sebagai kepala daerah merupakan representasi masyarakat Pamekasan.
