Dinas pendidikan kota Minahasa yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat terhitung dari 2013, guna untuk melakukan program pembangunan sekolah, rehabilitasi sekolah dan pengadaan sarana serta prasarana sekolah ke beberapa sekolah Negeri maupun swasta dengan tingkatan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Minahasa khususnya.
Dari Hal itu, bersumber dari anggaran APBN yang telah digelontorkan pemerintah pusat jumlahnya bernilai ratusan juta rupiah bahkan ada yang mencapai milyaran rupiah, maka patut dipertanyakan tanda tanya besar terkait pencairan dana tahap III sebesar 30 persen dari total anggaran yang dibayarkan oleh kas umum daerah (Bank Sulut cabang Tondano).
Berdasarkan sumber yang telah berhasil dihimpun dari salah seorang berinisial (ARD) seorang pengusaha. yang namanya tidak ingin disebutkan mengungkapkan, diduga dan terindikasi adanya tindak kejahatan yang terstruktur dan masif, yakni pemalsuan tandatangan Kepala sekolah (Kasek) dan bendahara sekolah terkait pencairan dana bertahap, senilai 30 persen tidak pernah di terima pihak sekolah.
