Home / Berita / Metropolitan / Dewan Kota Jakarta Pusat Kritisi Kerumunan Tanah Abang dan Problematika Penataan Kampung

Dewan Kota Jakarta Pusat Kritisi Kerumunan Tanah Abang dan Problematika Penataan Kampung

Jakarta, sketsindonews – Dalam bukber internal Dewan Kota Jakarta Pusat selaian membicarakan kelembagaan para Dekot juga menyikapi beberapa isu wilayah di Jakarta Pusat dalam memberikan pandangan sosial, ekonomi dan keamanan keteriban ditengah pandemi.

“Kerumunan PKL Tanah Abang momentum Ramadhan sesuatu hal lebih sensitif secara Nasional bisa bergeser menjadi isu politik bila tidak semua warga maupun para pemangku kebijakan di tingkat Provinsi mampu melakukn antisipasi pengamanan penataan kawasan tersebut,” ujar Ardy Purnawan Sani Dekot Tanah Abang. (2/5/21).

“Kasus Petamburan menjadi pembelajaran agar senantiasa semua pihak paham atas ketentuan pemerintah, tak mungkin juga pemanfaatan Ramadhan dari dampak kerumunan tidak ditengahi secara kordinasi antar lintas instansi baik satpol, TNI – Polri,” tambahnya.

“Bukan hanya menjadi cluster baru tapi dampak ini bisa memunculkan zona merah di DKI meningkat pandemi bahkan was – was pemerintah akan menimbulkan friksi publik bila ini tidak ditengahi secara serius,” tandas Ardi.

Bicara Jakarta Pusat, secara umum diakuinya banyak penanganan yang harus dilakukan secara intensif. Pemko juga harus secara jeli menangani prioritas menengahi momen Ramadhan dengan tetap mencegah kerumunan menjadi bagian protap pandemi serta menghimbau agar warga tidak pulang kampung.

“Sinergisitas Dewan Kota bersama pemko Jakarta Pusat menjadi bagian tidak terlepas dalam menjaga iklim kondusif wilayah, namun keterbukaan pemko dalam menjalankan penanganan problem masyarakat juga harus cepat dan reaktif dengan pamong di setiap wilayah untuk mampu melayani dan komunikasi,” papar Ardy.

Sementara Dede Sulaiman Dewan Kota Sawah Besar menambahkan, fungsi Dewan Kota adalah memfasilitasi segala masalah warga dalam problematika tapi pengimbangan dalam reaksi perlu menjadi perhatian sehingga complain warga bisa menjadi masukan bagi peran SKPD – UKPD untuk meningkatkan kolaboratif mampu bisa diwujudkan secara realisasi penanganan masalah wilayah.

“Banyak aduan warga harus segera diselesaikan pemko terhadap ketidak adilan momentum Ramadhan pandemi menjadi kesempatan warga memperluas ekonomi keluarga namun tanpa protap, ini menjadi perhatian pemko untuk memastikan keamanan pandemi justru lebih penting,” tutup Dede.

(Nanorame)

Check Also

Tegur Orang Mabuk, Beberapa Petugas PJLP UPK Badan Air Babak Belur

Jakarta, sketsindonews – Beberapa petugas Keamanan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) UPK Badan Air …

Watch Dragon ball super