Artinya, lanjut pria yang akrab disapa Yudis ini, hal ini semakin menguatkan dugaan praktik transaksional di balik penugasan negara untuk menjalankan roda pemerintahan suatu daerah.
“Mereka (calon Pj) mengincar APBD dan PAD ini tentu sangat mencurigakan. Maksudnya apa? Bukankah tanggungjawab seorang Pj juga dibatasi atau tidak seluas kepala daerah definitif. Dan seharusnya yang ditunjuk itu bersyukur diberi amanah oleh negara, bukan sebaliknya berupaya mencari-cari peluang keuntungan pribadi,” ujarnya.
“Tapi inilah Indonesia, semua menjadi peluang cuan. Padahal, penempatan seseorang menjadi Pj biasanya sebuah kehormatan yang harusnya menjadi kebanggan bagi seorang ASN dengan syarat cukup untuk mendudukinya. Tapi anehnya, posisi itu malah dijadikan peluang bagi pejabat ambisius menjadi kepala daerah meski sesaat,” imbuh Yudis.
