Jakarta, sketsindonews – Akhirnya kupasan fungsi trotoar sebagai fungsi publik serta pembuatan trotoar bagi kepentingan peran disabilitas dikritisi pihak internal SKPD – UKPD, dimana Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggelar lapak dagangannya di pedestrian (trotoar) menjadi sorotan kebijakan.
Ini terlontar dari berbagai komplain keluhan oleh sejumlah masyarakat soal lapak-lapak PKL di pedestrian dan dibahas saat rapat pimpinan Tingkat Kota Jakarta Pusat, (30/4) langsung di hadiri langsung SKPD strategis.
Kasudin Bina Marga Kota Jakarta Pusat Sukowibowo akhirnya turut bicara dirinya menjadi banyak pertanyaaan publik terkait apa yang sudah dibangun unitnya dalam memberikan ruangan bagi kepentingan publik, namun faktanya pendestrian (trotoar) justru sebaliknya dijadikan pemanfaatan pihak lain khususnya PKL, pungkasnya.
Fakta ini memang demikian sehingga kami pun hanya berupaya kawasan ini untuk dapat dinikmati oleh fungsi yang benar dengan menata kota secara baik.
Sambung Suko,”kita sering dikomplain kaum disabilitas karena pedestrian menyempit oleh keberadaan PK, seperi di Tanah Abang, Percetakan Negara, jalan H Jiung, paparnya.
Kami ada rencana menata kawasan kali Sentiong untuk membuat pendestrian yang sudah ditata sscara hijau oleh wilayah, namun kalo kita bangun trotoar siapa yang diuntungkan apakah publik atau pihak lain apa yang sudah kami kerjakan, jelasnya.(1/4)
Sementara salah satu warga Kemayoran Yayat (43) menuturkan, di lematis kebijakan kalo melihat aturan berdasarkan pada kepentingan politis sementara warga penggiat ekonomi dalam mentaati aturan berbanding terbalik dengan syarat kepentingan sepihak, tuturnya.
Publik Jakarta sudah cerdas untuk menilai dari sosok pengambil lebijakan (pemerintah) apakah menata kota khususnya pendestrian (trotoar) menjadi fungsi publik di letakan pada proporsinya atau sebaliknya kebijakan itu hanya lips service atau “ngeles” dengan kondisi yang ada, tutup Yayat.
nanorame
