Gembong Warsono: Pembangunan Nasi Kapau Senen di Trotoar Melanggar Aturan

Jakarta, sketsindonews – Kuliner nasi kapau Senen rencanayanya oleh Pemprov DKI Jakarta akan kembali menempati trotoar, dimana sebelumnya kuliner nasi kapau diralokasi kedalam (lahan) sejak pembangunan trotoar kawasan Senen Raya di revitalisasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Menurut Anggota DPRD Komisi A Gembong Warsono secara tegas menyatakan, satu hal yang tidak manusiawi jika para PKL terus dijadikan objek pemberdayaan berada pada posisi melanggar aturan.

“Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa menempati mereka secara bermartabat dengan satu tempat layak, bukan ditrotoar secara UU jalan pun melanggar apalagi di jalan,” tukasnya, Kamis (16/01/20).

“Jelas itu melanggar UU, Perda No 8 Tahun 2007 Ketertiban Umum sudah pasti,” ucap Gembong.

Pembangunan trotoar itu tidak melanggar terlebih menjadi lebih tertata, tapi kalo pembangunan kuliner nasi kapau di trotoar itu yang tidak boleh terlebih kawasan bagi pejalan kaki kepentingan publik.

Dirinya meminta Gubernur DKI Anies Baswedan cq.Dinas UMKM mengevaluasi terkait rencana pembangunan di trotoar sudah jadi untuk kembali dibongkar, ini sangat lucu sepertinya Pemprov DKI tak memiliki grand desaign bagaimana meningkatkan peran PKL secara bermartabat.

Anggaran itu menjadi mubazir seolah dipaksaan untuk membangun kuliner Kapau di atas trotoar sudah rapi, kenapa tidak disitu saja hasil realokasi

Dari keterangan yang dihimpun sketsindonews sumber lain, bahwa kuliner nasi kapau pernah dibangun oleh pihak CSR Teh Sosro sebelumnya. Setelah ada revitalisasi pembangunan trotoar mereka PKL Kapau akhirnya digeser untuk masuk kedalam menempati lahan milik asset Pemprov DKI Jakarta.

Sepertinya langkah realokasi ditepi trotoar sangat tidak menganggu karena fungsi publik tidak terganggu selain pendestrian kawasan itu semakin menarik bebas PKL kawasan trotoar Senen Raya.

Namun jika pembangunan tetap dilaksanakan ini menjadi pertanyaan publik dan menjadi heran atas pelanggaran pembangunan pemaksaan oleh Pemprov DKI Jakarta.

(Nanorame)