Jakarta, sketsindonews – Institute Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti menyimpulkan terkait hasil penelitian kebijakan Over Dimension Over Load (Odol) yang telah dilakukan mulai bulan Mei hingga Juli 2022.

Ketua peneliti Sarinah mengatakan, penelitian tersebut menggunakan kualitatif terhadap 300 koresponden untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Zero Odol pada tahun 2023.

“Kami melakukan penelitian ini dimulai sejak pertengahan minggu ke dua Mei 2022 hingga akhir Juni 2022” kata Sarinah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Selatan, Selasa(23/8/22).

Dalam penelitian ini, lanjut Sarinah, survei dilakukan di dua pasar induk yakni, Pasar Induk Kramat Jati, dan Pasar Induk Modern Cikampek dengan mewawancarai 100 orang pemilik armada angkutan logistik, 100 orang pengemudi angkutan logistik, dan 100 orang pengelola pasar.

Lebih lanjut, Sarinah merinci dari 100 orang responden pengemudi yang diwawancarai di PD. Pasar Jaya Kramat Jati dan Pasar Induk Modern Cikampek, sebanyak 54 persen mengatakan sering membawa komoditas melebihi kapasitas, 24 persen menjawab selalu, 16 persen menjawab jarang, dan 5 persen menjawab tidak pernah.

Kemudian, dari 100 orang responden tersebut, sebanyak 45 persen menjawab keberatan (kebijakan zero Odol), 27 persen meminta ditunda, 20 persen menjawab tidak setuju, dan 8 persen menjawab setuju.

Sementar itu, hasil survei teradap 100 orang responden pemilik armada di PD. Pasar Jaya Kramat Jati dan Pasar Induk Modern Cikampek menunjukan sebanyak 33 persen mengatakan tidak setuju (kebijakan zero Odol), 31 persen memberatkan, 28 persen meminta ditunda, dan 8 persen setuju.

Berdasarkan penelitian tersebut, ITL Trisakti menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan bebas Odol di tahun 2023 daat berdampak langsung dan signifikan terhadap distribusi sembako di Indonesia.

Tak hanya itu, ITL Trisakti juga menilai, potensi terhadap naiknya harga komoditas akibat kebijakan ini juga akan berdampak ke inflasi ekonomi yang berefek pada kondisi ekonomi maupun isu keamanan.

“Karena itu, kami menyarankan agar kebijakan Zero Odol 2023 untuk sementara tidak dipaksakan untuk dilaksanakan. Selain itu, perlu adanya subsidi atau kemurahan kredit pada pemilik kendaraan untuk peremajaan kendaraan yang telah dimodifikasi yang telah berusia lebih dari 10 tahun” ucapnya.

Menurut Sarinah, untuk bisa menerapkan Zero Odol harus ada komitmen yang kiat dari pemerintah selaku regulator. Untuk menyelesaikan masalah transportasi dan logistik nasional melalui penyelesaian yang komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat. (Fanss)