Sementara Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede saat diminta keterangannya menyatakan, mengenai wilayah Kebon Kosong yang menjadi secara teritorial lahan merupakan HPL pihak Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) Sekretariat Negara, namun demikian penduduk mereka diwilayah itu warga DKI Jakarta.
Secara yuridis formal kewilayahan kaitan sarana dan prasarana itu merupakan hak PPKK, bila kami lakukan perbaikan pihak pemda akan menyalahi aturan hukum dalam mata anggaran fisik, tukas Mangara.
Mangara menambahkan, kasus terowongan Gandhi pasca banjir yang banjir sedalam 8 M hingga petugas kami (PPSU) selama 4 hari siang malam bekerja untuk mengeringkan, hanya karena pompa saja PPKK tak peduli, padahal itu merupakan akses vital pengendara yang melintas.
Untuk itu pihak kami (pemerintah) hanya mencoba mengakali dengan bentuk kerja bhakti terpadu, itu saja. Kalo itu dianggarkan perbaikan jalan, saluran itu namanya kami menyalahi aturan, jelas Mangara.
