Home / Berita / Kuasa Hukum Ijazah Palsu: Penegak Hukum Gemar Memperkusi Warganya
Dua terdakwa ijazah palsu saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (02/5). (Dok. sketsindonews.com)

Kuasa Hukum Ijazah Palsu: Penegak Hukum Gemar Memperkusi Warganya

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) kembali gelar sidang Ijazah Palsu yang menjerat Rektor Sekolah Tinggi Injili Arastamar (STT Setia), Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia, Ernawati Simbolon dengan agenda Pledoi atau pembelaan dari terdakwa.

Menurut kuasa hukum terdakwa, Tomi Sihotang, pledoi yang dibacakan dalam persidangan lebih ke mempermasalahkan penegak hukum yang dirasa sering mempersekusi warga negaranya.

“Kami mempermasalahkan kenapa penegak hukum gemar sekali mempersekusi warga negaranya,” ujar Tomi usai persidangan, Senin (04/6).

“Dulu terdakwa pernah diadili penipuan tentang sekolah juga, dibebaskan dikejar lagi bukannya banyak kasus yang dipending di Republik ini,” tambahnya.

Tomi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan ancamam 9 Tahun penjara.

“Teroris saja tidak ada dituntut setinggi itu, hanya dikurangi 1 tahun (dari ancaman Undang-undang yang dilanggar, red) berarti ada pesanan ini ada kepentingan siapa itu dan ternyata terbukti masalah aset, makanya dikejar ditahanan,” katanya.

Tomi juga mengatakan bahwa dengan dituntut 9 tahun penjara, “kayak kurang kerjaan aja penegak hukum itu.”

Untuk itu, Ia mengancam akan melaporkan tuntutan tersebut ke Jaksa Agung, Jampidum, Jamwas, Komisi Kejaksaan. “Keterlauan ini menghabiskan uang negara yang tidak perlu, padahal dulu sudah putus kasus ini,” tegasnya.

Sementara dihari yang sama, Juru bicara korban, Yusuf Abraham Selly secara tegas mengatakan bahwa kasus tersebut murni mengenai Ijazah dan tidak perlu dialihkan kemana-mana.

“Sejak awal pihak terdakwa selalu bicara ini soal aset, tapi tidak membuktikan apa-apa dalam persidangan,” singkatnya.

(Eky)

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Watch Dragon ball super