Mantan Jamdatun Burhanudin Terpilih Menjadi Jaksa Agung

Jakarta, sketsindonews – Teka-teki soal siapa yang akan mengisi jabatan jaksa agung terjawab sudah. Sebab Presiden Jokowi telah menentukan pilihannya kepada Burhanudin mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia alias MAKI, Bonyamin Bin Saiman, ditunjuknya Burhanudin sebagai pimpinan Korps Adhyaksa disebabkan karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai yaitu adik kandung dari TB Hasanudin.

“Kami menyayangkan pilihan Yang Mulia Paduka Presiden Jokowi terhadap Burhanudin dikarenakan berbau politik dan mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya ( M Parestyo dari Partai Nasdem) . Diakui atau tidak Kejagung periode sebelumnya kental kepentingan politik sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi,” kata Bonyamin dalam siaran persnya, Rabu (23/10).

Untuk itu lanjut Bonyamin, dirinya meragukan jaksa agung baru akan mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independent terlepas dari kepentingan politik jika mengacu terpilihnya Burhanudin adalah faktor kedekatan terhadap parpol.

Sebab kata dia, Kejaksaan Agung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler dan akan lebih cenderung penanganan korupsi dengan mekanisme penyelesaian administrasi dengan pola APIP ( Aparat Pengawasan Internal Pemerintah = Inspektorat ) yang mengedepankan proses pengembalian kerugian negara dan mengeyampingkan proses hukum pidana. Korupsi tidak akan menurun karena prosesnya tidak menimbulkan efek jera.

Meskipun demikian beber Bonyami, publik memberi kesempatan dan ditunggu satu tahun pertama apakah Jaksa Agung baru mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang mampu menaikkan indek persepsi menjadi diatas 4 yang sekarang baru level 3,7.

“MAKI selalu akan mengajukan gugatan Praperadilan perkara korupsi yang mangkrak di Kejagung dan akan tambah rajin gugat praperadilan jika Jaksa Agung baru melempem pemberantasan korupsi dengan harapan segera diganti dengan Jaksa Agung yang lebih progresif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

(Sofyan Hadi)