Home / Berita / Metropolitan / Mendagri Terbitkan Aturan Penertiban PPKM Darurat Lebih Persuasif

Mendagri Terbitkan Aturan Penertiban PPKM Darurat Lebih Persuasif

Jakarta, sketsindonews – Banyak kasus cara penertiban himbauan kepada penggiat ekonomi menjadi kasus keributan antara aparat Satpol didaerah antar masyarakat karena tidak melihat faktor pendekatan humanistik dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban PPKM Darurat.

Publik menilai di medsos secara kasap mata menjadi penilaian buruk pemerintah dalam penerapan PPKM Darurat bagi pelaku ekonomi karena faktor kedesakan usaha ekonomi tak diberikan ruang dalam mencari pendapatan, ujar penggiat medsos Rahman (43).

Ini akibat tidak ada seruan atau guidances apa menjadi pertimbangan aturan pemerintah pusat untuk di sesuaikan oleh para Kepala Daerah masing – masing dalam melihat kondisi penertiban usaha di saat pandemi, ucapnya.

Seharusnya ada beberapa kisi – kisi menjadi pelunakan berbasis prokes menjadi dasar itu utamanya dalam menyikapi kesalahan bagi pelanggar itu harus diselesaikan secara solutif bukan pada sanksi karena kondisi saat ini semua sektor usaha dan perkantoran juga terkena dampak efek aturan PPKM darurat, papar Agus.

Dari kasus ini muncul akhirnya pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

Edaran yang ditandatangani Tito pada tanggal 18 Juli ini ditujukan kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali kota di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat, melalui SE ini Mendagri meminta kepada para kepada daerah agar, dalam kutipan rilis Kementerian Dalam Negeri.(19/7/21)

Pertama, Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus COVID-19.

Kedua, Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:

Pertama, Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;

Kedua, Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan

Ketiga, Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

Keempat, Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Kelima, Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:

A. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan

B. Memerintahkan kepada dinas kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

C. Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Keenam, Melaporkan pelaksanaan SE ini kepada Mendagri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

(Nanorame)

Check Also

Barisan Merah Putih RI Papua Dukung Penegakan Hukum Terhadap Koruptor di Papua

Jakarta, sketsindonews – Aktivis 98, Arlon H P Sinambela menyebut bahwa penegakan hukum tehadap Gubernur …

Watch Dragon ball super