Jakarta, sketsindonews – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) seperti menjadi awal terbongkarnya sejumlah praktik buruk di Kementerian yang dipimpin oleh Eko Putro Sandjojo tersebut.
Dalam penelusuran yang dilakukan oleh sketsindonews.com dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir terjadi banyak perombakan dalam struktural kementerian tersebut, terutama eselon 1 dan 2. Bahkan saat ini masih ada jabatan yang kosong karena diberhentikan (Non Job), dan kemungkinan bisa mengganggu kinerja Kementerian tersebut.
Sejumlah pejabat eselon yang berhasil ditemui dan dihubungi tidak banyak memberikan keterangan, namun jawaban mereka senada yakni tidak mengetahui alasan diberhentikan (Non Job).
Namun hal mengejutkan didapatkan ketika beberapa sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan bahwa beberapa pejabat eselon yang di Non Job kan itu merupakan upaya agar memutus rantai kasus OTT pemberian predikan WTP. “Ada beberapa yang emang ga mau dimintai sejumlah uang untuk membayar Auditor BPK,” ungkapnya.
