Home / Berita / Non Job dan Saweran Di Kementerian Desa PDTT

Non Job dan Saweran Di Kementerian Desa PDTT

Jakarta, sketsindonews – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) seperti menjadi awal terbongkarnya sejumlah praktik buruk di Kementerian yang dipimpin oleh Eko Putro Sandjojo tersebut.

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh sketsindonews.com dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir terjadi banyak perombakan dalam struktural kementerian tersebut, terutama eselon 1 dan 2. Bahkan saat ini masih ada jabatan yang kosong karena diberhentikan (Non Job), dan kemungkinan bisa mengganggu kinerja Kementerian tersebut.

Sejumlah pejabat eselon yang berhasil ditemui dan dihubungi tidak banyak memberikan keterangan, namun jawaban mereka senada yakni tidak mengetahui alasan diberhentikan (Non Job).

Namun hal mengejutkan didapatkan ketika beberapa sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan bahwa beberapa pejabat eselon yang di Non Job kan itu merupakan upaya agar memutus rantai kasus OTT pemberian predikan WTP. “Ada beberapa yang emang ga mau dimintai sejumlah uang untuk membayar Auditor BPK,” ungkapnya.

“Dan emang sebagian lagi yang emang sengaja diberhentikan karena indikasi terlibat dan memutus agar tidak sampai ke Sekjen,” tambahnya.

Belakangan pernyataan terkait adanya permintaan uang kepada sejumlah pejabat eselon itu seakan dibenarkan Kepala Bagian Analisa dan Pematauan Hasil Pengawasan Kemendes PDTT, Dian Rediana, dimana saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 06 September 2017 lalu.

Seperti dikutip dari jurnas.com, Dalam kesaksiannya, Dian Rediana tak membantah jika pihaknya pernah membiayai karoke sejumlah auditor BPK.

“‎Karena memang itu ada yang minta dari BPK `Pak sudah lama engga karaoke`. Itu ada karaoke di depan. Nah saya engga mungkin sendiri, saya ajak temen saya, staf saya yang muda muda,” ujar Dian.

Tak hanya itu, Kemendes juga sempat membelikan oleh-oleh kepada Auditor BPK dalam perjalanan dinas tersebut. Oleh-oleh dan karaoke bareng tersebut dibiayai dari uang saweran setiap unit kerja di Kemendes PDTT.

“Gula yang dibeli (oleh-oleh), iya itu saya bagikan ke semua (termasuk BPK), dan buat teman di kantor juga‎,” terang Dian.

Lebih lanjut Dian menerangkan  mengenai pembiayaan yang bersumber dari hasil patungan rekan kerja di setiap unit kerja Kemendes PDTT. Menurut Dian, uang yang digelontorkan untuk perjalanan dinas bersama BPK tersebut dengan nilai total Rp 20 Juta. Adapun, uang Rp 20 Juta tersebut dibagi untuk dua tim yang akan jalan ke daerah Banten.

“Benar sesuai pesannya untuk biaya operasional di lapangan tim pendamping dan BPK‎. Karena memang agak sulit kalau kami antar tamu kan enggak mungkin kita pisahkan makanan kita dan juga kendaraannya. Uang 20 Juta enggak abis, sisa 4 jutaan. Kita bawa dua tim masing-masing pegang Rp10 Juta. Saya ke Lebak Selatan dan satu lagi ke Anyer,” tutur Dian.

(Eky)

Check Also

Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin Unggul Dengan Presentase 56,01 %

Jakarta, sketsindonews – Memasuki hari ke 8 pasca Pemilihan Presiden dan Legislatif yang dilaksanakan pada …

Watch Dragon ball super