Menurut Joko Mulyadi salah satu pedagang, sangat menyayangkan polarisasi kebijakan ini dalam solusi realokasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat tak fokus pada program pro rakyat.
“Pasalnya, penghapusan JP yang di cabut secara mendadak oleh pihak Sudin UMKM. Satu sisi dimana selama 14 bulan Auto Debet oleh Pemerintah tetap berjalan hingga tak tahu juntrungannya alias raib,” terangnya, Selasa (13/9).
Menurutnya pajak retribusi pedagang, hingga sampai tak di validasi serta di pertanggungjawabkan, sampai mereka selalu mengatakan tak tahu menahu itu merupakan staff pegawai UMKM yang lama.
