Jakarta, sketsindonews – Pejabat DKI Jakarta dalam ikut seleksi terbuka bagi posisi jabatan tertentu kosong telah menjadi anekdot oleh para PNS lingkungan Pemprov DKI Jakarta, karena dari hasil seleksi terbuka pada faktanya hanya merupakan angin surga bagi peserta seleksi jabatan.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengatakan ini jadi preseden buruk di lingkungan Pemprov DKI, untuk itu dirinya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk lebih akomodatif dalam menyerap aspirasi bawahannya, karena pengabaian terhadap aspirasi itu dapat berakibat fatal karena dapat menggangu kinerja pemerintahannya.
Kata Amir, “Dari keluhan beberapa pejabat kepada saya, diketahui kalau saat ini mereka sudah enggan mengikuti seleksi terbuka untuk menduduki jabatan tertentu, karena menurut mereka percuma, buang-buang waktu percuma dan bikin jengkel,” katanya (10/1)
Pendapat itu muncul berdasarkan pengalaman mereka sendiri, karena ketika mereka mengikuti seleksi terbuka yang di era Gubernur Jokowi, Ahok dan Djarot (2012-2017) beken dengan sebutan lelang terbuka itu, mereka gagal meski merasa punya kapasitas, pengalaman dan background yang cukup untuk menduduki jabatan yang ditawarkan.
Apalagi ada asisgment segala, yah percuma juga. Padahal itu sangat menentukan seorang cocok atau tidak dalam posisi yang pas sesuai dengan kemampuannya.
Sebaliknya, orang-orang yang diangkat di era Ahok, alias Ahokers, yang mereka tahu kualitasnya patut diragukan, dapat lolos dan bahkan diangkat untuk jabatan yang lain (rotasi).Pada lelang terbuka yang dilakukan Anies pada Oktober-Nobember 2018 untuk mengisi 14 jabatan tinggi pratama yang kosong, ada delapan pejabat yang mendaftar untuk mengisi jabatan wakil kepala Satpol PP, namun semuanya tak lolos seleksi. Padahal, sebagian besar pejabat yang mendaftar berasar dari Satpol PP.
“Yang aneh, ada seorang insinyur mendaftar untuk jabatan kepala Dinas Kesehatan, dan dia lolos. Bahkan menjadi salah satu dari tiga pejabat yang direkomendasikan Tim Pensel (Panitia Seleksi) kepada Anies untuk dipilih dan diangkat menjadi Kadis Kesehatan,” jelas Amir.
Keaneham semakin panjang karena saat lelang terbuka pada 2015 (di era Ahok), ada 30 pejabat yang lolos lelang itu, namun yang telah diangkat kurang dari 10 orang.
“Sisanya, yang lebih dari 20 orang, tak kunjung dilantik meski di tahun kedua pemerintahannya, Anies telah berkali-kali melakukan seleksi terbuka,” imbuh Amir.
Atas hal ini, Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini mengingatkan Anies agar hati-hati karena ini akan berdampak pada roda pemerintahannya. Apalagi karena aktivis-aktivis yang saat Pilkada Jakarta 2017 berjuang memenangkan Anies-Sandi, hingga sekarang pun masih tetap dianggap angin lalu alias tidak diopeni.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Oktober – November 2018 Anies melalui Pansel yang dipimpin Sekda Saefullah, menggelar seleksi terbuka untuk 14 jabatan yang masih kosong, namun hingga kini baru 10 yang sudah dilantik.
Kepada pers, Anies mengatakan, Pansel telah membuka pendaftaran lagi untuk empat jabatan yang tersisa, karena pejabat-pejabat yang mendaftar untuk keempat jabatan itu tak ada yang lolos.
Yang sempat mengagetkan, dari 10 jabatan yang pejabatnya telah terpilih, ada seorang insinyur yang lolos untuk jabatan kepala Dinas Kesehatan, sehingga sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Jakarta (KRJ) melaporkan Sekda ke Mendagri Tjahjo Kumolo karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya.
Saat Anies melantik tujuh dari 14 pejabat hasil seleksi terbuka itu, Rabu (9/1/2019), yang dipilih dan dilantik Anies sebagai kepala Dinas Kesehatan adalah Widyastuti.
Amir menilai, keanehan-keanehan yang terjadi dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi di era Anies, menurut informasi di internal Pemprov DKI, antara lain karena Anies terlalu mengandalkan dan bertumpu pada orang-orang kepercayaannya yang dia tempatkan di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Orang-orang itu, jelas dia, memang orang-orang cerdas karena berasal dari berbagai latar belakang, terutama akademisi. Namun sayangnya orang-orang ini tidak paham sistem pemerintahan dan karakter pejabat di lingkungan Pemprov DKI, sehingga teori yang mereka bawa ke Pemprov malah berbalik menjadi kontraproduktif.
Selain hal tersebut, Pansel pun tidak melaksanakan seluruh tahapan-tahapan seleksi sebagaimana diamanatkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, sehingga pejabat yang dilantik kerap tidak sesuai harapan, terutama ketika Anies melantik pejabat yang diketahui sebagai loyalis Ahok, yang pada Pilkada Jakarta 2017 justru jor-joran memenangkan Ahok-Djarot.
Tahapan yang tidak dilaksanakan Pansel di antaranya yang tertuang pada pasal 121 ayat (1) dan (2), dimana pasal-pasal ini menetapkan bahwa setiap tahapan seleksi harus diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan elektronik.
Pansel juga dianggap tidak melaksanakan perintah pasal 117 ayat (24) bahwa seleksi dilakukan berdasafkan sistem merit, yakni kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politis, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan.
reporter : nanorame
