Home / Artikel / Penertiban Reklame Main Kucingan, UPPRD Tidak Tegas Tindak

Penertiban Reklame Main Kucingan, UPPRD Tidak Tegas Tindak

Jakarta,sketsindonews – Pelanggaran Pajak reklame molor dan reklame bodong banyak diketemukan disebabkan kurang tegasnya Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dalam menindak pencopotan reklame yang sifatnya lebih mengandalkan persuasif.

Sebut saja jalan Kramat Raya, Kramat Bunder, Jalan Soeprapto, dan lokasi Pasar Senen yang jelas nampak banyak reklame bodong.

Padahal walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede sudah jelas mengetahui banyak reklame bodong yang tidak di lakukan pendataan yang valid untuk dilakukan penindakan pihak UPPRD.

Dalam pantauan sketsindonews.com di Jalan Kramat Raya tepatnya Gedung Kenari Mas 2 reklame mengalami kendala penurunan iklan Panasonic dan ABB yang panjangnya 20 M2 luasnya.

Sepertinya ulur waktu dan tidak dipersiapkan secara matang mana yang prioritas dalam penindakan terhadap penurunan iklan yang melanggar, sehingga 2 reklame sepanduk saja memakan waktu 6 jam.

Dalam keterangan Adi Rakhmat Kasubag UPPRD Kecamatan Senen menyatakan, dalam penertiban reklame telah diturunkan secara sendiri oleh pihak pemilik 13 unit dari data 19 reklame yang melanggar, ujarnya. (22-03-2017)

Ada 2 unit yang sekarang ini kami turunkan dengan menggunakan alat gondola milik pengelola Kenari Mas, kami terus koordinasi dengan butuh waktu. Sebab menurunkan reklame (spanduk) harus orang yang ahli (bisa), ucap Adi.

Mekanisme penertiban reklame itu melalui tahapan administrasi SP, yakni pertama surat peringatan 7 hari, berikutnya 1x 24 jam serta surat layangkan terakhir SPBS (Surat Perintah Bongkar Sendiri).

Mengenai bongkar reklame merupakan alternatif terakhir jika tak ada proses pemilik untuk melakukan pembayaran pajak reklame yang tak diurus, terangnya.

Sementara Sekcam Senen Ishran yang di dampingi Kasatgaspol Kecamatan Senen Sunaryo,SH menyatakan, 2 spanduk reklame kita turunkan di Gedung Kenari Mas karena melanggar pajak senilai 100 juta rupiah, ujarnya.

Kami lakukan penertiban bersama petugas gabungan terdiri dari Satpol PP, Pihak Lurah, Dishub dan Damkar sebanyak 30 petugas.

Sementara Anggota Dewan Kota Jakarta Pusat Bayu Sudarmaji berpendapat reklame harus merujuk ke Pergub DKI karena menyangkut pendapatan iklan komersial provinsi dan kota, tetapi banyak para penggiat reklame yang nakal dengan mengulur waktu agar penurunan dilakukan oleh aparat Pemda sehingga gratis pengeluarannya, ujarnya.

Inilah sering menyulitkan pihak Pemda, malah karena tidak diurus maka sering terjadi pengeroposan tiang pemyangga reklame sehingga pada saat angin kencang banyak yang roboh dan merugikan masyarakat, bukannya bertanggung jawab malah membiarkan seakan mengandalkan Pemda untuk mengurus pencopotan reklame.

Semestinya Pemda harus tegas tanpa pilih kasih, jika penggiat reklame ada yang bandel, jangan kasi ijin lagi, kalo perlu semua tiang reklame dikelola sama Pemda agar pemeliharaannya dapat dikontrol aparat pemda.

Termasuk reklame didalam pekarangan rumah tinggal, ini juga sering terjadi kucing-kucingan dalam masalah tanggung jawab keterlambatan perpanjangan ijin reklame oleh pihak UPPRD.

Saya yakin Pemda DKI Jakarta dapat tegas dan lugas sehingga papan reklame dapat di tertibkan dan jakarta menjadi kota yang indah sekaligus komersil, tukas Bayu.

reporter : nanorame

Check Also

Gubernur DKI Terima Tim Elite Squade PPSU Sumbang Korban Palu

Jakarta, sketsindonews – Tak sangka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima kedatangan tim Jakarta Elit …

Watch Dragon ball super