Home / Opini / Pengamat Hukum : Kasus E-KTP Jangan Berhenti di Novanto

Pengamat Hukum : Kasus E-KTP Jangan Berhenti di Novanto

Jakarta, sketsindonews – Pengamat Hukum Mulyadi, menilai langkah hukum pihak terpidana Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto yang tidak melakukan upaya hukum banding, menunjukan pihak Setya Novanto menerima vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan hakim.

Alumni S2 Hukum Universitas Trisakti Jakarta ini menyebut keputusan tidak melakukan banding menyebabkan keputusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

“Sejak tim hukum Setya Novanto tidak melakukan banding, sejak saat itu keputusan 15 tahun penjara bagi Novanto dalam kasus korupsi E-KTP berkekuatan hukum tetap atau inkracht, ” ujar Mulyadi di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/5).

Mulyadi menyebut secara hukum KPK tidak boleh berhenti hanya menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. KPK harusnya mengusut keterlibatan pihak-pihak yang sempat disebut oleh Setya Novanto dalam persidangan.

“Harus di dalami lagi apa ada tindak pidana pencucian uangnya dalam kasus Novanto. KPK harus menelisik lebih lanjut terhadap pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kasus E KTP. Jangan hanya berhenti di Novanto saja, ” ujar praktisi Hukum Effendi Syahputra and partners itu.

Mulyadi menambahkan tidak mungkin Korupsi Mega Proyek E-KTP hanya menyeret nama Novanto. Banyak orang yang disebut oleh Novanto dalam persidangan dan itu semua harus ditelisik dan di dalami keterlibatan mereka dalam kasus korupsi KTP Elektronik.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto menerima vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Novanto terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

“Rencananya tidak jadi banding, kalau KPK tidak banding. Kalau KPK banding, kami juga banding,” kata pengacara Novanto, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (30/4/2018), seperti dikutip Antara.

(Eky)

Check Also

Diktator dan Politik Bukan Musuh Demokrasi

Jakarta, sketsindonews – Sebuah tulisan Bung Hatta dari kunpulan artikel media Panji Masyarakat perlu menjadi …

Watch Dragon ball super