Home / Berita / Penyidik Tetapkan Lima Terduga Pelaku Pemalsuan dan Penggunaan Surat Palsu

Penyidik Tetapkan Lima Terduga Pelaku Pemalsuan dan Penggunaan Surat Palsu

Jakarta, sketsindonews– Penyidikan terhadap kasus dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu tersebut bertujuan untuk mencaplok tanah hasil reklamasi di Polda Banten semakin menemukan titik terang.

Musababnya pihak penyidik Polda Banten telah meneken surat penetapan tersangka pada 30 Maret 2021. Dalam surat itu juga disebutkan atas nama yakni: Jakis Djakaria, H. Sufyan Sulaiman, Gunawan bin Dana, Ruhul Amin ST dan Didi Rosyadi bin Haerudin.

Sebelumnya kuasa hukum PT Farika Steel atau PT FS, Harun Julianto Chistianson Sitohang, SH MH telah melaporkan peristiwa pidana tersebut. Dan laporan itu teregister dalam LP/243/VIII/RES.1.9/2020/BANTEN/SPKT III tanggal 7 Agustus 2020, terkait pengalihan hak atas tanah garapan seluas 20.000 meter persegi milik PT FS.

Artinya dengan ditetapkannya kelima tersangka tersebut, penyidik Kepolisian Polda Banten tak akan lama lagi akan melimpahkan para terduga pemalsu surat kepada jaksa penuntut umum guna diadili di Pengadilan Negeri Serang.

Menurut penuturan kuasa hukum PT FS, Harun Julianto Chistianson Sitohang, SH MH kepada sketsindonews.com, Rabu (7/4/21) di Jakarta. Ia mengatakan akan terus mengawal proses hukum ini hingga ke persidangan. Sebab menurut dia, kasus ini ditengarai melibatkan para mafia tanah.

“Kami berterima kasih kepada penyidik Polda Banten yang telah menetapkan mereka menjadi tersangka. Dan kami akan tetap mengawal kasus ini hingga ke meja hijau,” kata Harun biasa disapa.

Menurut informasi kuasa hukum PT FS, Harun JC Sitohang, pada Rabu (7/4/21), tersangka Jakis Djakaria tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Banten untuk diperiksa sebagai terduga pemalsuan dan penggunaan surat palsu. Namun dirinya hanya mengirimkan surat penudaan pemeriksaan.

Untuk diketahui kasus ini bermula saat majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Serang atau PTUN Serang Jakarta mengabulkan gugatan PT FS dan telah dikuatkan oleh PT TUN Jakarta.

Dalam pertimbangan majelis hakim, tindakan Kades Margagiri membuat surat  Nomor 400/71/DS.2007/Sekr/2009 tanggal 20 November 2019 telah melanggar asas kepastian hukum serta menyulitkan pemerintahan desa sendiri.

Selain itu, upaya yang dilakukan Kades Margagiri tersebut telah mengakibatkan kerugian PT FS selaku penggugat.

Padahal, kata Harun, Camat Bojonegara sendiri sebelumnya telah menerbitkan surat keterangan Nomor 590/117/Kec.Boj/IV/2014 tanggal 10 April 2014.

Camat dalam hal ini menegaskan bahwa tanah garapan yang diakui sebagai hak garapan Gunawan bin Dana Cs tidak benar adanya atau fiktif. Dengan demikian, surat keterangan hak garapan Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 yang dimiliki Gunawan Cs tidak berlaku dan tak dapat dipergunakan.

Majelis hakim PTUN Serang pimpinan Elfiany SH MKn dengan anggota Metha Sandra Merly Lengkong SH dan Andi Fahmi Azis SH dalam putusannya menyatakan surat keterangan hak garapan Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 telah melanggar salah satu asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan dan transparansi, asas melayani masyarakat secara jujur dan tidak diskriminatif.

“Klien kami kan telah melaksanakan reklamasi sesuai surat keputusan izin reklamasi Nomor 503/KEP.496-Huk/BPTPM/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dari Bupati Serang untuk lahan seluas 20.000 m2 yang menjadi lokasi obyek sengketa. Sayangnya, warga yang mengklaim lokasi tersebut sebagai garapannya dilegalkan tergugat (Kades Margagiri),” katanya.

Penggugat sebelum gugatan ke PTUN Serang, ungkap dia, telah mengajukan keberatan terkait penerbitan penerbitan surat Nomor 400/71/DS-2007/Sekr/2019 tanggal 20 November 2019 namun tidak digubris tergugat. Kades Margagiri juga tak menghiraukan izin dari Bupati Serang Nomor 593/KEP.488-Huk/BPTPM/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dan izin reklamasi Nomor 503/KEP.496-Huk/BPTPM/2012 tanggal 19 September 2012.

Ditambahkannya, para tersangka Jakis Djakaria dan kawan-kawan tersebut di atas disinyalir telah membuat surat palsu yang berupa surat pernyataan pelimpahan garapan pada 22 Agustus 2015.

“Dengan mencantumkan NOP yang berbeda pada lokasi tanah garapan dan juga menetapkan batas-batas tanah garapan seluas 20.000 M2. Selanjutnya diberi nomor register dan ditandatangani oleh Kepala Desa Margagiri dan dibubuhi pula tandatangan dari Camat Bojonegara. Tapi ternyata Camat Bojonegara H. Asmawi telah dengan tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani surat pernyataan pelimpahan garapan tersebut,” tutup Harun.

(Sofyan Hadi)

Check Also

Komandan Lantamal III Hadiri Sosialisasi Unclos 1982 di Jajaran Koarmada I Tahun 2021

Jakarta, sketsindonews – Komandan Lantamal III Brigjend TNI (Mar) Umar Farouq, S.A.P. menghadiri Sosialisasi Unclos …

Watch Dragon ball super