Back

Media Terpercaya

Rangkap Jabatan Ditinjau Secara Hukum

Opini, sketsindonews – Jika seorang pejabat negara rangkap jabatan jadi komisaris BUMN, artinya ada aturan yang ditabraknya dari Undang-Undang Aparat Sipil Negara (ASN) hingga Undang – Undang Bebas KKN.

BUMN memerlukan pengurusan dan pengawasan secara profesional, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Mengapa?
Konflik kepentingan yang ditimbulkan akan menjadi besar dan artinya para komisaris tersebut mendapatkan double gaji.

Dengan fakta banyaknya BUMN yang tidak untung bahkan merugi, maka tidak dapat DIHINDARI masyarakat secara Iuas melihat perusahaan-perusahaan BUMN ini sebagai tempat perahan, atau mencari uang lebih saja bagi pejabat-pejabatnya.

Semua sudah dengan tegas diatur di Undang Undang Nomor 25/2009 di Pasal 17 huruf (a) tentang Pelayanan Publik.

Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris/pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Jika menyangkut Kepolisian dapat dilihat di Undang – Undang No. 2/2002 di Pasal 28 UU ayat (3), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Bahkan di Undang – Undang No. 19/2003 di
Pasal 33 huruf (b) jo Pasal 45 PP No. 45/2005, Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Jika menyangkut TNI maka aturannya dapat dilihat di Undang – Undang No. 34/2004 di
Pasal 47 ayat 1, Prajurit Tentara hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keperajuritan.

Terakhir diatur di Peraturan Menteri BUMN
Nomor Per-02/Mbu/02/2015, Lampiran Pengangkatan Komisaris harus memenuhi persyaratan formil, materiil dan lainnya. salah satu persyaratan lainnya adalah bukan pengurus partai politik.

Oleh: Aidil Fitri, Koordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) / The AF

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.