Home / Berita / Nasional / Soal Gugatan Ke PTUN, Pihak AHY Disebut Sangat Panik

Soal Gugatan Ke PTUN, Pihak AHY Disebut Sangat Panik

Jakarta, sketsindonews – Kuasa Hukum Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Rusdiansyah tanggapi pernyataan Hamdan Zoelva, kuasa hukum Demokrat kubu AHY, yang menyebut Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan HAM RI atas pengesahan Demokrat KLB Deli Serdang.

“Hamdan Zoelva tidak hadir dalam persidangan PTUN yang digelar Selasa, (13/7/21). Oleh sebab itu, secara etika, Hamdan tidak patut memberikan penilaian dan tanggapan apapun terhadap persidangan yang digelar, jangan sampai seperti kuasa hukum yang berteriak-teriak tanpa dasar diluar pagar pengadilan seoalah-olah yang bersangkutan hadiri dalam persidangan,” tegas Rusdiansyah dalam siaran pers, Rabu (14/7/21).

Dia menjelaskan bahwa Moeldoko dan JAM masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hasil KLB Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 di hadapan Rahmiatani, S.H. Notaris di Medan, Nomor : 02, tanggal, 7 Maret 2021, jelas memiliki legal standing yang sangat kuat.

“Kubu AHY sebagai tergugat intervensi kelihatan sangat panik dan berusaha menggiring opini yang provokatif dan tidak berdasar,” ujarnya.

Hal itu, menurut Rusdiansyah tidak baik dan tidak terpuji, dimana seharusnya kubu AHY belajar ke Menkumham sebagai  tergugat yang tetap tenang, menghormati proses hukum dan jauh dari hal-hal provokatif.

Dia juga menyebut bahwa Hamdan sepertinya tidak memahami isi gugatan perkara nomor 150/G/2021/PTUN.JKT dan tidak paham ilmu matematika dasar atau tak tahu cara menghitung hari.

“Fakta Gugatan klien kami ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa atau Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. HH.UM.01.01-47, yang ditujukan Kepada Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko M.Si dan drh. Jhonni Allen Marbun. M.M, tertanggal tanggal 31 Maret 2021, jika dihitung dari waktu terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 31 Maret 2021 sampai di daftarakan gugatan, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Artinya belum melewati batas waktu (kadaluarsa), melainkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55  UU PTUN,” terangnya.

Terakhir, dia menambahkan agar Hamdan juga tak perlu panik menghadapi materi gugatan kliennya. Soal gugatan kabur atau tidak, Rusdiansyah mengajak untuk bersama-sama mengikuti proses persidangan di PTUN dan biarlah hakim PTUN yang Menguji.

“Tak ada gunanya Hamdan bicara materi gugatan ke publik. Materi gugatan dibicarakan dalam persidangan, bukan ke publik. Mestinya Hamdan dan kubu AHY tau, paham dan mengerti tatakrama persidangan itu dan memberikan contoh baik kepada publik,” tandasnya.

(Eky)

Check Also

Barisan Merah Putih RI Papua Dukung Penegakan Hukum Terhadap Koruptor di Papua

Jakarta, sketsindonews – Aktivis 98, Arlon H P Sinambela menyebut bahwa penegakan hukum tehadap Gubernur …

Watch Dragon ball super