Gubernus Anies Harus Desak KPK Tetkait Kasus Korupsi di DKI Jakarta

oleh
oleh

Jakarta, sketsindonews – Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Komisioner KPK Laode M Syarif usai Apel Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame, Anies diminta untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI, yang telah dilaporkan ke komisi antirasuah tersebut.

KPK kini begitu getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai daerah, tapi di sisi lain kasus-kasus di Ibukota dimana KPK berkantor, justru terkesan diabaikan dan tak tersentuh, apa yang terjadi dengan KPK, ujar Anies.

Banyak kasus dugaan Korupsi di Dinas DKI dan ini sangat ironi jika terduga koruptor tak pernah di periksa oleh KPK.

Sementara di berbagai daerah ditangkapi, namun yang berada di depan mata KPK tidak menjadi prioritas. Padahal kemitraan dengan di bentuknya KPK di DKI menunjukan Anies harus konsisten sejak Anies menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Karena itu, sebagai gubernur yang memiliki misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, Anies harus mendesak KPK menuntaskan kasus-kasus itu,” kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, di Jakarta. (28/19)

Amir menyebut, selain kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan kasus pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, yang menghebohkan itu, kasus yang juga harus diselesai KPK adalah kasus-kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta yang dilaporkan Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia pada Januari 2018.

Kasus-kasus tersebut di antaranya kasus pembangunan 17 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dengan kontraktor PT Nindya Karya (NK). Proyek ini menggunakan sistem lelang konsolidasi atau sistem lelang yang menggabungkan beberapa proyek sejenis menjadi satu, dan dengan satu pemenang lelang, sehingga nilai proyek menjadi besar.

Kasus yang terjadi pada 2016-2017 ini diperkirakan merugikan keuangan Pemprov DKI hingga ratusan miliar.

“Kasus ini diduga melibatkan Sekretaris Dinkes berinisial EH, dan juga diduduga telah diatur sejak tahap perencanaan,” imbuh ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu.

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.