Jakarta, sketsindonews – Semenjak Pemprov DKI Jakarta merubah pola pangaduan warga berbasis “Qlue” dengan sistem internal “Crop” sebagai tindak lanjut hasil pekerjaan satuan unit kerja (SKPD) ternyata mempengaruhi percepatan TL warga dari laporan qlue.
Kenapa demikian, hal ini terjadi karena qlue selain ada pro kontra (RT/RW) dengan aturan pengalihan dana operasional, juga tidak adanya sosialisasi menjadi kewajiban permasalahan wilayah, ujar Bayu Sudarmadji Anggota Dewan Kota Jakarta Pusat. (5/5)
