Home / Berita / Taksi Online Akan Dipantau Melalui Dashboard
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya saat meresmikan Pengoperasian Data Center Kementerian Perhubungan di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan pada Selasa (23/5). (Dok. Humas Kemenhub)

Taksi Online Akan Dipantau Melalui Dashboard

Jakarta, sketsindonews – Kementerian Perhubungan telah dan terus melakukan transformasi terkait dengan pelayanan yang didukung oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk pelayanan internal maupun pada lini pelayanan publik. Demikian ditegaskan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya saat meresmikan Pengoperasian Data Center Kementerian Perhubungan di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan pada Selasa (23/5).

Transformasi pelayanan tersebut, menurut Menhub Budi ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Perhubungan dan menjadi faktor penggerak untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Selain meningkatkan aspek kinerja, pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berperan besar dalam memperketat mekanisme kontrol, pengawasan serta penindakan terhadap setiap pelanggaran aturan,” kata Budi.

“Melalui dukungan implementasi TIK memudahkan untuk memantau setiap kegiatan pemerintah dengan teliti sehingga aspek transparansi dan akuntabilitas setiap kegiatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Budi.

“Dengan adanya data center yang baru saja dibangun ini, diharapkan dapat memfasilitasi perekaman data yang berasal dari daerah dan saya minta agar data-data tersebut dapat segera diupdate dan diinformasikan kepada publik,” ujar Menhub Budi Karya.

Lebih lanjut, Menhub Budi meminta kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, Hengki Angkasawan dan Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto Iskandar agar melakukan diskusi yang intensif mengenai akses dashboard yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam PM 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu wajib memberikan akses digital dashboard kepada Ditjen Perhubungan Darat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum. Ini untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

“Taksi online akan dipantau melalui dashboard. Kita punya 1.5 bulan agar Pustikom intensif berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat dan Kemenkominfo sehingga dari dashboard tersebut bisa kita pantau mana-mana taksi yang terdaftar dan belum terdaftar,” tambah Menhub

Menurut menhub sistem-sistem aplikasi yang berada di pelabuhan seperti Inaportnet, INSW dan sistem pelabuhan juga sering terjadi ketidaksinkronan.

“Terkadang masih terjadi duplikasi dan penguna harus mendaftar 2 atau 3 kali. Ini menandakan adanya ketidaksinkronan antara sistem-sistem tersebut. Saya minta agar dilakukan upaya penyederhanaan sehingga tercipta kemudahan dan efisiensi dalam pemanfaatan sistem informasi di pelabuhan,” ujar Budi.

Menurut Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Hengki Angkasawan, Data center Kementerian Perhubungan beroperasi dengan Sistem Layanan 24 jam dan 7 hari per-minggu sehingga mampu untuk mengantisipasi dan menjamin keberlangsungan operasional sistem aplikasi yang sifatnya vital bagi pelayanan Kementerian Perhubungan.

“Data Center ini telah memenuhi standar sesuai yang dipersyaratkan oleh Uptime Institute sebagai lembaga internasional yang dirujuk oleh praktisi data center di seluruh dunia dan dilengkapi berbagai dukungan perangkat maupun sistem pengelolaan TIK baik dari segi kualitas maupun kapasitas,” ujar Hengki.

Data center yang memiliki luas 145m2 tersebut dilengkapi ruang Network Operation Center (NOC) sebagai tempat monitoring. Pengelolaan Data Centre ini juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen resiko untuk memenuhi standar keamanan informasi ISO 270001.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Sugihardjo, Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono, Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, Kepala Badan Litbang Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti, Kepala BPSDM Perhubungan Djoko Sasono, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dan Direktur Telkom Sigma, Syarief Ali Idrus. (*)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super