Tudingan ICW Disebut Tidak Berdasar, MA Sebut Korting Hukuman Badan Koruptor Beralasan

Jakarta, sketsindonews – Tudingan Indonesia Corruption Watch yang diarahkan kepada Mahkamah Agung soal obral hukuman kepada terpidana korupsi kakap saat mengajukan Peninjuan Kembali (PK), sangat tidak berdasar.

Sebab jika ada pengurangan hukuman dari putusan kasasi, banding atau di pengadilan tingkat pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal tersebut dilakukan demi rasa keadilan serta kemanusiaan.

Demikian diungkapkan Juru Bicara MA, Dr Andi Samsan Nganro saat temu pewarta di Jakarta, Jumat (15/11) sore.

Menurutnya korting hukuman badan kepada koruptor menjadi logis dan beralasan memberikan potongan hukuman narapidana korupsi apabila kerugian negaranya telah dikembalikan serta didasarkan berbagai pertimbangan selain unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan

“Hukuman yang dijatuhkan itu bukan balas dendam, tetapi pelajaran dan unsur menjerakan. Jika yang bersangkutan telah mengembalikan seluruh kerugian negara menjadi manusiawi dan memenuhi rasa keadilanlah apabila hukumannya dikurangi,” tutur pria asal Sulawesi Selatan itu.

Narapidana kasus korupsi yang mengajukan PK, kata mantan Humas PN Jakarta Pusat itu, hampir seluruhnya telah mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.

“Ada yang sudah seluruhnya, setengah atau sepertiga. Mereka yang sudah mengembalikan atau memulihkan kerugian negara itulah yang mendapat pemotongan hukuman pada saat mereka mengajukan PK. Jadi, tidak ada faktor X dalam setiap pengurangan hukuman dalam PK tersebut. Kami (hakim agung) hanya memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap mereka,” tegas Andi Samsan Nganro.

Pemerintah sendiri juga berharap dalam pemberantasan korupsi harus seimbang dan sejalan dengan pemulihan kerugian negara. Tidaklah kondusif bagi negara menghukumi seberat-beratnya terdakwa korupsi tanpa memikirkan pengembalian/pemulihan kerugian negara yang diakibatkan kasus tersebut.

Terutama jika dihubungkan dengan MA sebagai tembok terakhir pemberian keadilan, yang tentu saja tidak semata-mata sebagai badan untuk mengadili, menjatuhkan hukuman, melainkan juga tentunya memberikan keadilan.

Dalam hal memberikan keadilan dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, tentunya memberikan keadilan kepada pencarinya, apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.

Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat, tugas-tugasnya diwakili oleh hakim.

Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan di negara ini ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan dan memberikan keadilan.

Atas dasar itulah, kata Andi Samsan Nganro, hakim dituntut untuk secara totalitas melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan.

Bahkan seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya.

Dia tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya.

Oleh karena hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi lebih dari pada itu adalah suatu perilaku. “Jadi, janganlah terus menerus dicurigai kalau ada pemberian pengurangan hukuman, termasuk kalau ada vonis bebas,” tutur Andi.

Sebelumnya Indonesia Curruption Watch (ICW) menyebutkan MA memberikan diskon besar-besaran atau pemotongan hukuman beberapa tahun terhadap koruptor kelas kakap yang mengajukan PK. Terutama setelah hakim agung Artidjo Alkostar, yang selama ini dikenal melambungkan hukuman-hukuman terdakwa korupsi.

(Sofyan Hadi)