Home / Artikel / Warga Kebon Kosong Seperti Anak Tiri, PPKK Tak Acuh Terhadap Otoritas Pembangunan Lingkungan

Warga Kebon Kosong Seperti Anak Tiri, PPKK Tak Acuh Terhadap Otoritas Pembangunan Lingkungan

Jakarta, sketsindonews – Warga Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat merasa di anak tirikan terkait pembangunan infrastuktur di wilayah itu tidak pernah direalisasikan bagi kemaslahatan umum, hal ini di ungkapkan Arman (40) warga Kebon Kosong.

Pemerintah Daerah Provinsi DKi Jakarta pun tak bisa berbuat maksimal, karena wilayah menjadi kewenangan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) Sekretariat Negara.

Eks Bandar Kemayoran dengan seribu wajah alasan kini carut marut dengan fasilitas umum kawasan tersebut tak pernah tersentuh pemerintah pusat (Sekneg).

Pantauan sketsindonews.com di wilayah Bandar Kemayoran (Kelurahan Kebon Kosong). Dimana fasilitas umum seperti taman, saluran dan saluran penghubung (PHB) serta sejumlah ruas jalan sudah rusak dibiarkan tanpa perbaikan.

“Lahan komplek Kemayoran seolah olah tidak bertuan, PPKK tidak memperhatikan fasilitas umum yang sudah rusak, genangan air terjadi dimana mana seperti di jalan Benyamin Sueb, diruas jalan arah jalan Industri. Demikian juga kondisi jalan yang sudah berlobang persisi didepan kantor PPKK, didepan sekolah Gandhi serta didepan Kelurahan Kebon Kosong jalanan memprihatinkan tanpa perbaikan

Sementara, Lurah Kebon Kosong, Kemayoran, Dwi Sigit Haryono 10/10, membenarkan kondisi fasilitas umum di Komplek Kemayoran banyak dikeluhkan warganya. Warga melaporkan kerusakan tersebut melalui Qlue smart City bisa mencapai 400 keluhan yang semuanya sebagian besar pada infrastuktur lingkungan, tukasnya

Ini sangat ironis dan menjadikan kontroversi baru, dimana laporan tersebut tidak bisa langsung di tindak lanjuti pihak Kelurahan karena otoritas kawasan PPK Kemayoran.

Walau demikian, untuk menindak lanjuti laporan Qlue pihak Kelurahan dan Kecamatan telah mengerahkan petugas Pelayanan Prasaranan dan Sarana Umum (PPSU) untuk menindak lajuti keluhan warga, ujar Sigit.

Demikian juga disampaikan Camat Kemayoran Herry Purnama, “terkait laporan Qlue, pihaknya sudah membicarakannya dengan pihak pengelola Kemayoran, namun kenyataannya belum dilaksanakan.

Kalau dari Pemprov sendri tidak memiliki anggaran untuk perbaikan kawasan Kemayoran, karena itu milik lahan PPKK, tutup Herry. (Nr)

Check Also

Kisruh : Dinas UMKM DKI Hambat Kemajuan Kosti Jaya

Jakarta, sketsindonews – Manajemen perusahaan angkutan taksi Kosti Jaya merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil …

Watch Dragon ball super