Jakarta, sketsindonews – Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menangguhkan permasalahan pemutihan terhadap tunggakan iuran warga penghuni rumah susun.
“Untuk soal pemutihan, kami tangguhkan karena itu harus dirapimkan dahulu dan tidak mendidik,” kata Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Senin, 21 November 2016. “Kami inginkan arah masyarakat yang disiplin.”
Penunggakan iuran oleh warga rusun diduga karena tidak adanya pekerjaan bagi penghuni rusun sehingga tidak mampu untuk membayar iuran.
Sumarsono menanggapi perihal tersebut dengan analogi telur dengan ayam. “Problem mereka tidak bisa membayar karena tidak punya uang.
“Tidak punya uang karena pengangguran. Pengangguran karena Pemprov tidak meyediakan lapangan pekerjaan,” ujar Sumarsono.
Menurut Sumarsono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan solusi dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan program padat karya, serta pembangunan infrastruktur yang bisa menyerap memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka.
“Itu adalah solusi dan strategi teknis. Secara detail akan dikonsultasikan dengan Dinas Perumahan dan Dinas Ketenagakerjaan agar Pemprov menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” kata Sumarsono.(Nr)
