Kontrak karya (KK) perpanjangan kontrak Freeport baru dibicarakan 2 tahun sebelum berakhir, yaitu pada 2019, perpanjangan kontrak harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku, seperti pembagian royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian (smelter), dan harus menggunakan local content, luas wilayah dan lainnya.
“Padahal, kata Lukas, selama setahun perkara PAP ini bergulir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar Freeport memenuhi kewajiban mereka untuk membayar sejumlah pajak kepada pemerintah daerah,” ungkap Gubernur Papua ini.
