Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan video conference antara Kepala Badan Kepegawaian Nasional dan Menteri Perhubungan dengan beberapa Koordinator Terminal Tipe A dan UPPKB di seluruh Indonesia.
Budi berharap agar seluruh personil Terminal Tipe A dan UPPKB di seluruh Indonesia dapat selalu mengedepankan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa transportasi di Indonesia. “Bekerjalah secara profesional, berintegritas, disiplin dan bersih dalam melaksanakan tugas, serta HINDARI PUNGLI!,” tegasnya.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor yang sebelumnya menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dialihkan menjadi urusan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan awal tahun 2017. Sebanyak 141 UPPKB dan 143 Terminal Tipe A diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, mengatakan pihaknya menyambut gembira proses pengalihan pegawai daerah menjadi pegawai Kementerian Perhubungan. “Kami menyambut gembira dan mengapresiasi proses ini, yang telah berlangsung sejak 2015,” katanya. (*)
