Bahkan total tenaga kerja yang diserap pabrik rokok di Indonesia mencapai 6,1 juta pekerja. Dan hanya butuh 1 tahun (2014) total penerimaan Negara RI dari pajak rokok (cukai) mencapai Rp 111,4 triliun. Lalu apa hebatnya jika Freeport harus minta diperlakukan secara khusus, sementara perusahaan pertambangan lainnya harus diwajibkan mengubah KK menjadi IUPK?
Dari sisi nilai pasar saham Freeport MacMoran (perusahaan Freeport di seluruh dunia) hanya 20 miliar dolar AS. Nilai ini masih kalah dibanding kapitalisasi pasar PT Telkom Tbk yang mencapai 29 miliar dolar AS. Bahkan bila dibanding kapitalisasi Facebook yang mencapai 387 miliar dolar AS sungguh Freeport hanya 19,35 persen dari nilai pasar saham Sosmed dunia itu.
Fatalnya Freeport bergeming, dan mengancam akan mem-PHK 12.000 tenaga kerja. Ancaman itu melengkapi tuduhan yang disampaikan PT FI kepada Kementerian ESDM RI pada 17 Januari 2017, bahwa Indonesia telah melakukan tindakan-tindakan wanprestasi dan pelanggaran KK. Berdasarkan tuduhan itu, Freeport berencana membawa Indonesia ke mahkamah arbitrase agar tetap bisa menggunakan KK 1991, termasuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai akibat pelanggaran yang dituduhkan kepada Kementerian ESDM RI.
DPN Rumah Gerakan 98 melalui menyikapi penolakan PT FI, dan semua ancamannya sebagai modus untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan, dan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Sistem KK juga dimanfaatkan PT Freeport untuk melanggar peraturan perundang-undangan melalui mekanisme ISDS alias gugatan terhadap negara yang diberikan oleh sistem KK. Dengan semua fakta kesewenang-wenangan PT FI maka DPN Rumah Gerakan 98 mendukung langkah tegas Menteri ESDM Iganasius Jonan agar menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 4 Th. 2009 tentang Minerba secara tegas kepada semua investor pertambangan khusus, tanpa terkecuali PT Freeport Indonesia. Hanya dengan bersikap tegas dan adil, kedaulatan politik, hukum dan ekonomi Indonesia akan dihargai dunia.
Kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, agar bersatu padu mendukung langkah-langkah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres M. Jusuf Kalla untuk melaksanakan Nawacita sebagai Pelaksanaan Trisakti: Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidang Ekonomi dan Berkepribadian di bidang Kebudayaan. Jangan biarkan sejengkal pun tanah air Indonesia yang diperjuangkan dengan daerah dan air mata dirampas Freeport yang berlindung di balik Kontrak Karya.
Repoter : Nanorame
