Jakarta, sketsindonews – Apakah operasi biduk sangat efektif dalam mengantisipasi melonjaknya pendatang baru yang datang ke Ibukota Jakarta.
Seluruh Kelurahan di DKI Jakarta melakukan operasi Biduk ( Bina Kepedudukan dalam mendata kependudukan warga secara jelas bertempat tinggal di Jakarta
Kali ini Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat kembali menggelar Operasi Bina Kependudukan (Binduk) di wilayah Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang diketahui wilayah tersebut tingkat kependudukan sangat padat diwilayah tersebut di bandingkan wilayah lain di Jakarta. (07/08/2017).
Dari dua titik rumah kos yang menjadi sasaran yakni RW 01 dan 07 dipemukiman padat penduduk.
Sebanyak, 41 puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Kasektor, kasatpel Dukcapil, Satpol PP, aparat kelurahan, kecamatan, TNI, Polri dilibatkan dalam operasi Binduk ini.
Kasudin Dukcapil Jakpus, Remon Masadian mengatakan, sebanyak puluhan petugas yang dikerahkan yang terbagi menjadi dua team.
“Ada dua team petugas gabungan yang dikerahkan untuk mengecek identitas penghuni rumah-rumah kos,” kata Remon Masadian di lokasi Binduk.
Hasilnya, sambung Remon, sebanyak 58 warga ber KTP daerah terjaring di dua titik lokasi tersebut.
“Dari 58 warga ber KTP daerah merupakan. warga berasal dari Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Pemalang, Bekasi, Brebes, Tegal dan Tasik Malaya. Seluruhnya langsung dibuatkan Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS),” ucap Remon.
Lurah Galur, Fajar Laksono didampingi Lurah Johar Baru, Napis menambahkan, kegiatan Binduk digelar untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penduduk paska lebaran.
“Kita sudah seringkali menghimbau kepada pemilik kos agar melaporkan setiap penghuni kos kepada pengurus RT/RW,” kata Fajar.
Tujuannya, sambung Fajar, untuk tertib administrasi dan mengantisasipasi hal- hal yang tidak diinginkan.
“Kegiatan Binduk juga untuk mengantisipasi kerawanan sosial dan mencegah jaringan teroris, mengingat daerah Galur merupakan rawan tawuran dan peredaran narkoba,” jelas Fajar.
Sementara pengacara sosiologi Musni Umar PhD menyatakan, Sudin Dukcapil dalam pendataan merupakan garda terdepan dalam memfilterisasi keamanan Nasonal secara umum, ujarnya.
“Salah satunya ekspansi seecara ekonomi, sosial dan politik global, termasuk WNA illegal yang akhir ini juga sangat meresahkan bagi perkembangan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.”
Musni merinci ; institusi pemerintah dalam koordinatifnya harus punya data dari kependudukan untuk setidaknya menindak lanjuti terkait operasi itu, baik secara kerawanan sosial kesejahteraan yang menganggu stabilitas jakarta yang sudah di petakan.
Faktor lain, WNA juga harus dikawal dalam format pembangunan ekonomi setidaknya secara tegas, bersama Dirjen Imigrasi terus koordinasi menyikapi sumbu sumbu kerawanan dan kriminalisasi dalam kegiatan ekonomi, traficking, usaha llegal rumah kos, narkoba hingga tenaga kerja asing dalam mobilisasinya.
“Jika tidak bursa tenaga kerja lokal dalam peningkatan SDM kearifan lokal pembangunan wilayah tidak berjalan, ini terjadi akibat kontrol pemerintah tidak berjalan”.
Itu yang saya maksud bahwa biduk sangat sangat strategis serta menjadi garda terdepan dalam antisipasi berbagai resiko untuk segera diditeksi secara dini pilah penyelesaian kerawanan dampak kependudukan illegal, ujar Musni.
reporter : nanorame
