Jakarta, sketsindonews – Sejumlah LSM meminta agar Presiden Joko Widodo melakukan rotasi pergantian panglima TNI dan segera memilih panglima TNI yang baru, menyusul sikap dan kebijakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang dianggap menimbulkan pernyataan kontroversial bahkan bisa menimbulkan perpecahan antar institusi keamanan.
Sementara, para politikus di DPR meminta panglima TNI untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataannya yang menyebut ada ribuan pembelian senjata ilegal oleh sebuah institusi.
Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo membenarkan ucapannya tersebut, tetapi menganggap isi pidatonya tidak untuk disebarkan ke masyarakat.
Isu ‘pengadaan senjata ilegal’, Presiden Jokowi diminta mengevaluasi Panglima TNI Klarifikasi Wiranto atas Panglima TNI: ‘5.000 senjata bukan untuk pemberontakan ‘Menyebut ‘tak sesuai lagi dengan Pancasila,’ Panglima TNI dinilai ‘salah paham tentang demokrasi’
Di hadapan peserta acara silaturrahmi yang dihadiri purnawirawan TNI, Jumat (22/09) malam, Gatot Nurmantyo – berdasarkan data intelijen- melontarkan pernyataan “ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata di luar institusi militer”.
Ucapan Gatot ini menyebar luas di masyarakat setelah disebarkan di YouTube. Lebih lanjut Gatot mengatakan TNI akan mengambil tindakan apabila hal itu terjadi, termasuk “menyerbu” sebuah institusi keamanan.
Sebelumnya, Wiranto kemudian mengklarifikasi bahwa pengadaan senjata itu dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) dari PINDAD, dan jumlahnya 500 senjata nonmiliter dan sudah seizin Kapolri, kata Wiranto.
Untuk itulah, Wiranto meminta agar polemik di seputar pernyataan Panglima TNI itu diakhiri. “Diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu tersebut,” tegas Wiranto
Namun demikian, pernyataan Wiranto ini dianggap oleh sejumlah LSM -yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan (KRSK) tidak menggambarkan kenyataan sebenarnya dan dianggap tidak menyelesaikan masalah.
Dalam jumpa pers, Senin (25/09), KRSK menyatakan ini bukan pertama kali Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dianggap bukan wewenang dan tanggungjawabnya.
