Lebih lanjut Rico menambahkan, tidak dipungkiri bila ada pejabat yang Ahoker dan ada pejabat yang netral.
“Kalau pejabat Ahoker itu hasil testnya harus dikurangi 4 point. Misalnya adalah pejabat Ahoker meraih nilai 8, harus dikurangi 4, sementara ada pejabat tidak Ahoker nilai testnya 5 atau 5,5 maka pejabat yan tidak Ahoker itu yang pantas dipromosikan,” ujar Rico.
“Harus dipilih mereka-mereka yang benar-bebar profesional lah,” katanya menambahkan.
Jangan sampai memilih direksi dan komisaris BUMD yang bermasalah atau berpotensi membuat masalah. Pemprov DKI harus meningkatkan kinerja BUMD, jika mau mengurangi PAD dari pajak kendaraan bermotor.
