Jakarta, sketsindonews – Pihak DPRD dalam menyusunan anggaran APBD DKI Jakarta yang mencapai 89,09 Trilyun sudah secara detail bukan karena kisaran – kisaran angka, ujar M. Taufik politisi Gerindra dalam diskusi publik bertajuk “Tinjauan Kritis APBD TA 2019.Antara Peraturan dan Pelaksanaan di Jalan Cipinang Baru Utara Kahmi Jakarta Timur.
Menurutnya padahal DKI bisa saja bisa meningkat dalam anggaran melibihi hingga mencapau 90 Trilyun. Tapi kita sangat sulit bila eksekutif kalo bicara sistem sangat alergi dalam membuat rancangan target pendapatan DKI Jakarta, ucap Taufik.(18/12)
“Yang perlu di awasi oleh para LSM dan aktivis bukan pada belanja APBD tapi bagaimana nilai pendapatan yang masig banyak tercecer untuk di awasi.’
Kami harapkan Mendagri dalam evaluasi harus ada urgensinya selain DPRD tidak masalah dalam anggaran selama untuk kepentingan rakyat.
Bukan pula DPRD ikut cawe – cawe, sudah tak model lagi. Untuk itu dirinya berharap dan berkeinginan mengusulkan gaji Gubernur DKI Jakarta itu harus senilai 250 juta.
Sekarang saja hanya senilai puluhan juta, padahal potensi pendapatan anggaran itu masih bisa di tingkatkan yang ada di SKPD baik sektor pajak reklame, UP Parkir, pendapatan penerangan jalan (PLN) yang banyak menguap, ucapnya.
M. Taufik sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI justru ingin mendesak bahwa pendapatan pajak itu harus sudah sistem online sehingga Gubernur sudah bisa tahu pendapatan APBD hanya dalam waktu singkat sumber pendapatan penerimaan.
Kami harap LSM untuk tidak berhenti mengkritisi Pemda DKI Jakarta karena sungguh sayang jika duit dari sektor potensi tidak bisa di awasi secara maksimal,
Terutama pada sektor pendapatan income yang bisa meningkatkan sektor pajak reklame saja bisa mencapai 2 Trilyun setiap tahun, tutup Taufik.
reporter : nanorame
