“Permasalahan tersebut diataranya kebijakan antara daerah-daerah yang tidak sinkron satu sama lain sehingga rencana pengembangan transportasi sering terkendala perizinan yang sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing daerah seperti kebijakan tata ruang dan tatanan transportasi, keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal yanh umumnya membutuhkan biaya sangat besar, keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai trase jalur kereta api atau jalur transportasi massal karena pada umumnya lahan-lahan sudah dikuasai secara perorangan maupun korporasi, dan tidak terintegrasinya antara satu moda dengan moda lainnya sehingga fasilitas transportasi menjadi tidak efisien dan mengurangi minat pengguna transportasi umum,” ujar Menhub.
Oleh karena itu, Menhub mendorong perlu langkah-langkah strategis dalam pengembangan transportasi massal di wilayah regional seperti pembentukan sebuah lembaga atau organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengintegrasikan seluruh rencana pengembangan transportasi tiap-tiap daerah sebagaimana yang akan dibentuk di Jabodetabek. Nantinya, lembaga tersebut akan mengkoordinasikan mulai dari perencanaan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian, pengawasan, pengaturan tarif serta pemberian subsidi.
Menhub Budi juga menekankan terkait masalah pendanaan, Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kementerian Perhubungan) sedang menyusun sebuah regulasi yang yang akan menjadi dasar hukum bagi dari segi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur transportasi massal perkotaan. “Pemerintah Daerah juga perlu didorong untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan lainnya yang memungkinkan seperti KPBU dan PINA. Kementerian Keuangan dalam hal ini PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan membantu dalam tahap penyiapan proyek infrastruktur,” kata Menhub.
Pada akhir arahan, Menhub Budi berharap para stakeholder peserta diskusi tersebut dapat menaruh perhatian dan dapat menjadi pilihan dalam perencanaan transportasi Provinsi. Jawa Timur. “Silahkan teman di Jawa Timur berdiskusi untuk memberi pilihan dan masukan agar perencanaan transportasi bisa matang dan berhasil baik. ” tutup Menhub.
