Jakarta, sketsimdonews – Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga mempertayakan ihwal pernyataan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menduga ada aroma pungutan liar (pungli) dalam perombakan besar-besaran birokrat di Pemprov DKI yang belum lama ini do lakukan Gubernur Anies Baswedan.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprov DKI, Senin (25/2).
Semua terdiri dari 15 Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 274 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 836 Pejabat Pengawas (Eselon IV).
Pernyataan Hasbillah harus dibuka jika ini benar terhadap adanya pungli terkait jabatan hasil pelantikan, apalagi sudah bicara tarif, jelas Rico.(29/2)
Ini harus di pertanggung jawabkan oleh Hasbillah Ilyas karena berdampak langsung pada Gubernur dan harus di luruskan, ungkapnya.
Dalam keterangan kutipan awak media
Hasbiallah mengaku banyak menerima keluhan soal adanya tarif untuk mendapat jabatan posisi lurah camat
Namun, Hasbiallah tidak mengetahui berapa tarif untuk jabatan lurah tersebut. Selain lurah, Hasbi menyebut ada juga tarif untuk jabatan camat.
“Yang ada isunya (soal tarif) di lurah dan camat,” ujar Hasbiallah.
Hasbiallah menyampaikan, tarif jabatan seharusnya tidak terjadi. Fraksi PKB akan menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membicarakan keluhan tersebut.
“Kami akan bicara nanti dengan Pak Gubernur, memberikan masukan-masukan. Jangan Pak Gubernur niatnya baik, di bawahnya enggak baik,” ucap Hasbiallah.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir menjelaskan, selama beberapa bulan terakhir, Baperjab yang diketuai Sekretaris Daerah Saefullah mengevaluasi dan menganalisis kinerja para eselon III dan IV.
Para wali kota diminta menilai camat dan lurah di wilayahnya. Mereka yang didemosi tak pernah dipanggil atau diberi teguran sebelumnya.
Setelah pelantikan, banyak pejabat yang kebingungan mencari tahu posisi barunya ataupun menerka-nerka kesalahannya.
“Kalau lurah sama camat kami tidak perlu diperiksa lagi karena langsung dari penilaian atasannya yaitu wali kota,” kata Chaidir.
Kendati demikian, Chaidir memastikan pihaknya sudah mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam perombakan pejabat.
nanorame
