Ketiga, melakukan sosialisasi hukum dimasyarakat sscara merata juga harus di perluas dengan program pengetahuan hukum, baik hukum pidana dan hukum perdata dengan membuat aturan dalam peraturan daerah, sehingga masyarakat memahami apa itu hukum untuk menjadi panglima dalam kehidupan sisi kehidupan ditengah masyarakat.
Sambung Agus, banyak perkara hukum selama ini terkendala minimnya dana perkara yang hanya berkisaran 5 – 8 juta melalui dana APBN, maka nantinya dalam bantuan hukum bagi warga tidak mampu untuk kami dorong per perkara untuk pembiyaan pendapingan perkara hingga 20 juta rupiah dengan APBD DKI.
Perkara yang panjang menjadi penyebab sehingga minimnya sosialisasi selain tingginya operasional hukum. Dirinya akan melakukan dan membuat langkah pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya di tuangkan dalam aturan daerah termasuk pembiyaan oleh Pemda DKI Jakarta, tandasnya.
Agus pun mengingatkan konsistensi warga pemilih untuk pada tanggal 17 April 2019 dalam melakukan pilihan setidaknya harus cerdas memilih wakil rakyat. Program kekaryaan menjadi tugas dirinya nantinya benar – benar terlaksana sesuai tugasnya untuk membela kepentingan warga Jakarta khususnya mengabdian menjadi wakil rakyat, tutup Agus.
nanorame
