Jakarta, sketsindonews – Saat pertemuan halal bihalal bersama Aktivis 98 Presiden Joko Widodo sempat menyinggung jatah menteri untuk aktivis reformasi tahun 1998 dalam sambutan di hadapan para aktivis di Grand Sahid Hotel Jakarta. (16/6)
Menurut Jokowi jatah tersebut akan diberikan mengingat pasca reformasi aktivis 98 belum pernah ada yang menjabat sebagai menteri hingga sekarag ini.
“Sebagian besar sudah ada yang menjabat Bupati, di DPR, Wali Kota, atau jabatan yang lain. Namun saya juga dengar ada yang belum, saya lihat di menteri belum,” ujar Jokowi.
Mendengar ucapan Jokowi gemuruh suara para aktivis sambil meneriakan politikus mantan Aktivis sekaligus politikus PDIP Andian Napitupulu.
Andian cocok jadi menteri celetuk aktivis sesuai kapasitasnya jika di tunjuk Presiden Jokowi.
Namun Jokowi tak menggubris seruan para peserta. Bahkan Jokowi menolak menyebut inisial aktivis 98 yang layak menjadi menteri.
Jokowi pada kesempatan itu hanya menyampaikan semua aktivis 98 punya peluang menjadi menteri, pejabat BUMN, hingga Duta Besar. Peluang itu bisa menjadi nyata jika orang tersebut memiliki kapasitas dan syarat yang ditetapkannya.
Jokowi mengatakan salah satu syarat yang dibutuhkan Aktivis 98 untuk menjadi pemimpin adalah memiliki keberanian dalam mengeksekusi sebuah keputusan dalam kondisi apapun.
“Kedua memang dibutuhkan orang yang memiliki manajerial yang kuat dan baik. Sehingga sekali lagi saya melihat potensi ini banyak dan ada di sore ini, yang hadir bersama kita,” ujarnya.
Jokowi menyampaikan Aktivis 98 merupakan pelaku sejarah. Ia mengatakan semua pihak harus berani mengevaluasi segala hal yang sudah dan akan dikerjakan oleh pemerintah.
“Kita harus berani mengoreksi apa yang masih harus dikerjakan apa yang masih kurang, apa yang harus diselesaikan ini menjadi koreksi kita.”
Termasuk aktivis 98 untuk berani mengkritisi, mengkoreksi pemerintah dalam membangun bangsa ini, ujar Jokowi.
Lebih dari itu, Jokowi kembali menegaskan sudah tidak memiliki beban jika kembali menjabat sebagi presiden. Atas klaim itu, ia mengaku akan lebih leluasa mengambil kebijakan bagi kepentingan negara ke depan.
“Saya dalam lima tahun ke depan Insyaallah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi keputusan-keputusan yang bila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan,” ujarnya.
