Jakarta, sketsindonews – Tudingan miring terhadap Sudin LH Kota Jakarta Pusat tetkait pemotongan Penyedia Jasa Layanan Perseorangan (PJLP) ang beredar di media akhirnya terkuak setelah kedua instansi Inspektorat dan Sudin LH lakukan klarifikasi.
Dalam rolisnya Sudin LH melalui Kasie Kebersihan Tisart Siristiawan menyatakan, kami dalam lakukan pemotongan sudah sesuai dengan aturan Pergub 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Jasa Layanan Perseorangan dan Pergub 249 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No.212 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan PJLP’ dimana dalam keterangan point D pada dalam keterangan tentang potongan PJLP yang tidak masuk kerja dikenakan 1,2 x tidak masuk kerja x besaran upah sesuai dengan UMP, tukasnya.(21/6)
Mengenai cuti serta sakitpun pihaknya pun terpaku pada aruran lamanya cuti selama 12 hari dalam setahun.
Termasuk lamanya sakit hingga bulan pertama tidak dipotong, kecuali lamanya sakit sampai 3 hulan dikenakan progresif hingga 50 persen dari potongan besarnya gaji bahkan pihak Sudin bisa memutuskan kontrak PJLP sesuai aturan, terang Risart.
Sementara Irbanko Kota Jakarta Pusat Achmad Dasuki saat di konfirmasi menyatakan, tak ada terkait isu pemotongan dan itu sesuai dengan Pergub 249 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No.212 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan PJLP’
Sementara jika pun ada prakteknya pemotongan PJLP Di lapangan tentunya harus ada bukti dalam bentuk pelaporan langsung ke pihaknya sehingga bisa di proses lebih lanjut, tandas Dasuki.
Diakuinya dalam monitor hasil irbanko pihaknya hanya mengingatkan serta untuk pihak Sudin LH memperbaiki sistem kerja terkait aturan serta administratif peringatan – peringatan dalam memacu tugas pokok PJLP dan recruitmen secara kualitas bukan kwantitatif, tutup Dasuki.
nanorame
