Jakarta, sketsindonews – Sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan DKI Jakarta dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar ( BSBB) dalam antisipasi penyebaran covid 19 ditengah masyarakat maka kegiatan pembatasan dalam interaksi sosial hanya boleh berkumpul lebih dari 5 orang.
Anies juga menekankan maslaah Keamananan dan Ketertiban lingkungan menjadi kunci untuk tetap berjalan secara persuasif dan rutin oleh unsur pamong wilayah bersama warga masyakat dan organisasi plat merah dalam melakukan pemanfauan monitoring kawasan rawan kumpul.(8/4)
Menurut salah satu warga sekaligus Anggota FKDM di Kecamatan Kemayoran, mengatakan himbauan dan Intruksi Gubernur menjadi satu kesatuan tingkat keamanan untuk menjadi satu keharusan dalam pelaksanaan bersama 3 pilar ditengah wabah covid – 19.
Tapi kembali banyak pamong mulai Kelurahan Kecamatan kerap saja tidak mengoptimalkan bagaimana peran kami untuk dapat di fasilitasi operasional kordinasi dalam menjalankan sosialisasi antisipasi kerumunnan massa menjalankan Intruksi Gubernur DKI, tukasnya.
Untuk biaya “ngopi aja” bersama Tim kordimasi kadang kami susah karena tugas ini kan sampai larut malam kami kontrol, ini juga harus di perhitungkan dalam situasi kondisi selama ini sampai kapan, jelas warga.
Momentum covid -19 semua harus juga harus prihatin karena terkena dampak selain lingkup tugas partisipasi warga aktif sisi lain pamong juga tidak bisa merasakan hal yang sama, justru ikut ngamen pula membuat proposal kondisional dengan pemanfaatkan peduli Covid – 19 di tengah warga, tandasnya.
Terkecuali gerakan ini dibuat oleh masyarakat dengan pelaksanaan dari masyarakat dan dikembalikan kemasyarakat untuk diterima dalam penerimaaan khusus yang terkena dampak covid menjadikan prioritas.
Sambungnya, jelas tugas pengabdian bagi masyarakat aktif juga harus diimbangi oleh pamong yang aktif serta mau peduli terhadap makna Intruksi Gubernur DKI Jakarta Anies menjalankan tugas di lini terdepan di tengah masyarakat, tutupnya.
(Nanorame)
