Pamekasan, sketsindonews – Kabupaten Pamekasan masuk kawasan zona merah, setelah sejumlah warga terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19), dengan rincian, satu meninggal, dan dua tengah menjalani isolasi di RSUD Slamet Martodirdjo.
Untuk mengantisipasi semakin meluasnya virus tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan Ismail mengusulkan pemerintah daerah untuk menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan sistem ini, diharapkan mata rantai penyebaran virus corona segera cepat terputus.
“Kerena percuma imbuan segala macam, sementara aktivitas sosial masyarakat tetap seperti biasa tidak terpantau ketat,” kata Ismail, Selasa (14/4/20).
Menurut dia, penerapan PSBB tidak perlu diragukan pemerintah. Sebab sistem ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2O2O Tentang PSBB.
“Jangan hanya persoalan ekonomi, pemerintah takut mengambil sikap untuk pembatasan sosial. Tapi kalau mau komitmen mau memutus corona, minimal PSBB sebagai jalan tengahnya,” ujarnya.
Akan tetapi, sambung dia, ada beberapa dipertimbangkan yang harus disiapkan, di antaranya adalah harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan primer lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Totok Hartono akan mengkaji usulan dewan tentang penerapan sistem PSBB. Karena menurutnya, PSBB ini bisa diterapkan di sejumlah kota/kabupaten dengan beberapa kajian teknis.
Di antara pertimbangan itu adalah, sektor pangan terlebih dahulu berjalan efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
“Teknis PSBB perlu dikaji. Setelah ini selesai, baru diusulkan ke Pemerintah Provinsi, lalu Pemprov yang menyampaikan ke Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.
(nru/akt)
