Pamekasan, sketsindonews – Momentum menghadapi pilkades serentak 2021, bantuan langsung tunai (BLT) bagi terdampak Covid-19 di Kabupaten Pamekasan rawan dimanfaatkan sebagai alat kampanye atau dipolitisasi oleh kepala desa sebagai calon petahana.
Direktur Lembaga Kajian Riset Madura (LKRM) Habibullah Izhar mengatakan, masyarakat desa sudah menyimpan kabar jika pemerintah bakal memberikan bantuan uang tunai Rp600 ribu, selama pandemi corono.
“Kalau BLT corono tidak disosialisasikan dengan baik, desa ini berpotensi akan seenaknya melakukan kampanye melalui bantuan tersebut. Apalagi sebentar lagi mau melaksanakan Pilkades serentak,” kata Habib, Kamis (30/4/20).
Hal yang perlu diawasi, kata Habib, adalah dari proses pendataannya. Sementara program BLT diusulkan atau di data desa. Kasus yang sering muncul, ketika tiba pada persyaratan administrasi calon penerima, malah tidak jadi di data karena tak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP.
“Sedangkan di pelosok banyak yang tidak mampu. Mereka tidak dapat bantuan karena alasan administratrif. Jagan sampai dalam kondisi seperti ini, administratif mengalahkan kepentingan manusiawi. Akibatnya bantuan ini menyasar ke orang lain dan tidak tepat sasaran,” ungkap alumnus Universitas Jember itu.
Ia menceritakan ihwal bantuan pemerintah dengan segela fenomenanya yang terjadi di bawah. Bagi masyarakat desa, bantuan pemerintah ketika ditemukan banyak yang berkurang, bukanlah hal baru, misalkan seperti program bantuan pangan non tunai (BPNT). Mereka tahu jika haknya berkurang, hanya mereka tidak tahu cara melakukan protes.
“Kalau sistem bantuannya sama dengan program BPNT, BLT corona ini alamat banyak yang tidak utuh ketika tiba di tangan penerima. Makanya ini program perlu pengawasan semua pihak, terutama peran aktivitas dan pemuda desa,” ujarnya.
Sekedar diketahui, program BLT akan menyasar kepada warga miskin non BPNT dan PKH. Kemudian belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit. Mekanisme pendataan dilakukan oleh relawan Covid-19 di desa yang sudah mendapat surat tugas dari kepala desa.
(nru/pwk)
