Ketidak pastian ini seharusnya pemerintah punya skenario secara terbuka baik secara keuangan negara dalam melakukan untuk membantu subsidi dalam masa ketidak pastian kehidupan new normal.
“Fakta kemiskinan yang ada dilapangan seharusnya menjadi kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dengan aturan pemetaan kawasan ekonomi sebagai upaya membuka ruang dan waktu bagi warga melakukan gerakan ekonomi sebagai sumber untuk bisa membayar listerik, air, kontrak rumah serta aturan pendidikan sistem digitalisasi terapan pendidikan rumah semunya ini perlu pembiyaan,” ungkap Yayat.
Namun pemerintah sudah saatnya harus juga berani melakukan target zero wabah terhadap beberapa zonasi yang sudah dipetakan dengan pengawasan ketat serta instrumen pemerintah untuk menurunkan kurva menjadi nol.sehingga dimana zonasi merah itu untuk mengajak masyarakat menciptakan penyelesaian target hingga dibawah 1 digit dalam kasus.
Sementara bagi zonasi hijau pemerintah juga tidak boleh melarang untuk lakukan peribadatan serta melarang kegiatan ekonomi dengan menempatkan instrumen petugas secara ketat, seperti negara Korea Selatan sudah lakukan ini dengan mengatur kawasan rawan penyebaran virus ditutup.
Instrumen yang terbentuk oleh tim terpadu ini harus diselesaikan dengan anggaran yang cukup sesuai dengan sumber personil serta cukupnya pembiyaan di semua sektor.
