Jakarta, sketsindonews – Pemasangan tugu peti mati sebagai cara menghimbau bahaya Covid – 19, hal itu pemerintah DKI Jakarta melihat pengalamam di negara Columbia dan Nicaragua dengan adanya menara peti mati untuk mengingatkan orang.
“Apakah ini bisa dengan kedekatan simbolis bisa menekan prilaku orang untuk mentaati, itu pertanyaannya,” kata Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna saat diminta tanggapan sketsindonews.com, Selasa (01/9/20).
Terang Yayat, orang kalo ditakuti peti mati sementara orang pasti mengalami mati, tapi ini kembali kepada cara pemerintah melakukan segala cara bagaimana kondisi sekarang pemerimtah meningkatkan kecerdasan dengan pendidikan serta peningkatan ekonomi.
Pertama pemerintah DKI harus bergerak, karakter orang itu kan itu bergerak seyognyanya baik Aparat Kepala Daerah, para pejabat, SKPD – UKPD, Camat Lurah, lembaga keagamaan tidak bergerak turun untuk turun ke bawah secara bersama dan tak bosan secara terus menerus berulang mengajak orang sadar terkait protokoler kesehatan.
“Itu bisa dilakukan berkeliling mengajak organisasi kelembagaan dengan “toa” atau setiap turun untuk terus melakukan “announcer” bukan dengan simbol.”
Dinegara Malaysia, Singapura saja tak ada penanganan Covid – 19 dengan meningkatkan kecerdasan warganya bukan dengan peti mati, sebaliknya di Jakarta warganya bergerak dengan sendirinya.
Keyakinan orang mengenai kematian pasti dialami akhir saat orang alami masa “kritis” tidak ada pekerjaaan, tidak dikasih makan saja itu orang pasti mati.
Pertanyaan lain kata Yayat, sejauh mana orang takut dengan bentuk simbol kematian agar rakut mati sementara itu bukan satu solusi, bila semua tidak bekerja dalam mengedukasi masyarakat.
Yakni ; secara tak bosan menjalankan langkah untuk bergerak secara institusional dengan lembaga masyarakat dengan terus melakukan annauncer ditengah masyarakat.
Sambung Yayat, bergerak dengan mengajak, para alim ulama, RT RW mempunyai rasa untuk saling mengingatkan mengelola satu masalah, misal bagi orang tak masker itu harus ditegor pada tingkat lingkungan bila perlu warga melanggar tidak mendapat BLT, atau Bansos dari pemerintah, tutup Yayat.
(Nanorame)
