Jakarta, sketsindonews – Potensi penyimpangan keuangan di setiap lembaga negara saat ini kian mengkhawatirkan dengan modus aneka dan cara ilegal.
Untuk itu, guna menekan kejahatan korporasi tersebut, maka dapat dilakukan dengan upaya salah satunya membuat perjanjian kesepahaman atau MoU lintas instansi. Selain pengawasan dan penggunaan e budgeting.
Hal ini telah diterapkan oleh Dinas Perindag ESDM maupun pihak Dinas Pertanian dan TPH Kabupaten Sinjai bekerjasama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Sinaji, Sulawesi Selatan, Rabu (18/11/20).
Dalam acara penandatanganan MoU antara Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Ajie Prasetya SH MH dengan Kepala Dinas Pertanian dan TPH Hj. Marwatiah serta Sekretaris Dinas Perindag ESDM Sinjai, M. Saleh.
Usai acara, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Sinjai, Siti Nurdaliah mengatakan penandatanganan MoU dengan dua organisasi perangkat daerah alias OPD.
Ditambahkannya, untuk pendampingan di bidang perdata dan tata usaha negara, mengenai proyek Disperindag, yakni pasar dan tambatan perahu. Begitu pun dengan proyek Dinas Pertanian dan tim penegak hukum atawa TPH. “Kami berharap proyek kedepannya tidak ada lagi kendala yang terjadi seperti banyaknya kasus korupsi akibat proyek yang tidak sesuai, kami berharap berjalan aman dan sesuai prosedur,” harap Nurdaliah.
Lebih lanjut dikatakan, Kajari Sindjai bersedia melakukan pendampingan hukum terhadap proyek yang sementara berjalan. Termasuk memberikan pendapat hukum jika diminta.
Kinerja perdata dan tata usaha Kejari Sinjai
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negerj Sinjai, Ajie Prasetya SH MH kepada sketsindonews menuturkan, pihaknya telah banyak menyelesaikan sengketa perdata. Salah satunya mendampingi inspektorat Kabupaten Sinjai.
“Alhamdulillah kami berhasil menangani gugatan perdata dan tata usaha negara dengan capaian yang sangat memuaskan. Yakni dengan memenangkan gugatan yang diajukan Tersangka AS selaku penggugat, atas laporan hasil pemeriksaan kerugian negara, yang diterbitkan oleh inspektorat,” kata Ajie
Selain itu, ia juga menuturkan Kejaksaan Negeri Sinjai baru-baru ini mendampingi Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal sosialisasi kepemilikan aset Pasar Sinjai selatan yang diduduki oleh pihak lain, dan membantu mengkoordinasikan penerbitan sertifikat tanah Pasar Sinjai Selatan ke Badan Pertahana Negara.
Dia berharap dengan soliditas dan sinergi antar aparatur perangkat daerah yang mumpuni dan telah terbangun saat ini mampu menciptakan pemerintahan yang diidamkan publik.
(Sofyan Hadi)
