Menkominfo mengapresiasi pelaksanaan IGF selanjutnya diikuti oleh berbagai inisiatif baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Indonesia. Menurutnya sebagai forum multilateral, IGF menghormati prinsip-prinsip multi-stakeholder, non-komersial, terbuka dan transparan, dan inklusif.
“Hari ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Indonesia bersama dengan kolaborator di Indonesia Internet Governance Forum dengan bangga memfasilitasi Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara pertama yang berfokus pada tiga subtema, antara lain: (1) infrastruktur digital dan keamanan siber; (2) hak digital dan masyarakat; dan (3) pengembangan pemuda dan inovasi,” ungkapnya.
Menteri Johhny mengajak semua peserta untuk bertukar pandangan tentang tantangan dan peluang tata kelola internet di panel diskusi. Menurutnya, kehadiran IGF, termasuk SEA IGF tahun ini, akan menjadi platform untuk menciptakan badan tingkat tinggi multi-stakeholders yang strategis dan berdaya untuk mengusulkan pendekatan dan rekomendasi kebijakan ke forum normatif dan pengambilan keputusan.
“Saat ini, dunia berada di titik tidak bisa kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin mengundang semua peserta melalui diskusi multilateral dan multipihak tersebut, tata kelola internet yang berkelanjutan dan inklusif dapat diwujudkan, di tingkat global, nasional hingga akar rumput untuk memajukan transformasi digital kita,” ajaknya.
Acara pembukaan SEA-IGF dihadiri secara virtual Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster; Kepala Sekretariat Forum Tata Kelola Internet Perserikatan Bangsa-Bangsa, Chengetai Masango. Acara itu berlangsung secara hibrida dan diikuti lebih dari 1.700 peserta dari 44 negara. Kegiatan tahunan itu diselenggarakan untuk memperkaya diskusi tentang peluang dan tantangan tata kelola internet.
( Shanty )
