Jakarta, sketsidonews – Pemilihan Ketua RT – RW di wilayah Provinsi DKI Jakarta saat mulai berlangsung dalam penyelenggaraan hingga akhir bulan Oktober – November 2021 harus susah selesai.
Pemilihan ini menjadi momentum di saat pandemi masih berlangsung untuk mengevaluasi secara menyeluruh peran RT RW di lingkungan termasuk isu keinginan para RT RW agar bisa naik dana operasional (Op) kegiatan.
Menurut sumber penyisiran sketsindonews dan menanyakan ini langsung Tokoh Masyarakat Kemayoran sekaligus menjabat Ketua RW 010 Kelurahan Cempaka Baru mengatakan, sebaiknya dalam kenaikan Op RT-RW dalam menuntutan dianggap hal wajar namun juga harus di nilai secara menyeluruh komprehensif, tuturnya.
Secara kewilayahan RT RW merupakan pimpinan tertinggi dalam menggerakan penyelenggaraan pemerintah misal : sukses pilpres (pemilu), sukses vaksinasi itu merupakan bagian dari langkah RW dalam melaksanakan akselerasi warganya.
Bila dilihat begitu pentingnya serta “dasyatnya” RT RW bahwa dana Op untuk segala aspek kegiatan walaupun tak sebanding dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan.
Catat ! tolak ukur sukses kegiatan itu bukan semata dari hasil pamong wilayah.
Semuanya bermuara dari peran RT RW, “Nonsen”, jika sukses kegiatan penanganan pandemi atau sukses vaksinasi tidak ada peran RT RW, ucap H Giri. (25/10)
“Kita bisa buktikan di tugas Satgas Gugus Covid walau hanya bersifat papan nama selama ini oleh pemerintah. Dan tidak pikirkan bagaimana problematika dalam penanganan pada warga.”
Apakah kita di danai dari Gugus Covid terkait operasional walau ada dalam struktur terlibat kan tidak pernah !!, ucap Giri.
Berbasis Masyarakat
Dalam penanganan lingkungan selama ini RT RW berbasis masyarakat dan partisipatif dalam aspek penanganan dilingkungan untuk digerakan oleh peran RT RW, seperti ; Pembuatan Gate Community, Isolasi Mandiri, Pengadaan Ambulance, SWAB, Penyaluran Bansos, Bantuan Pangan Siap Saji, dan sampai kasus warga terkena terkonfirmasi covid tidak maksimal di penanganan prokes serta pemeriksaan terbatas pemerintah tapi tetap bisa berjalan dengan segala aspek resiko pada warganya.
Lanjut Giri, sudah 2 tahun lebih pandemi tidak satupun dana operasional penanganan pandemi ada dilevel lingkungan (RW).
Namun Giri juga memaklumi bahwa ada RT RW saat ini tidak signifikan dalam menyelesaikan masalah kepentingan warganya dan hanya meraup kepentingan kelompok bahkan tidak mampu menata lingkungan.
Atau ada RT RW tidak tanggap pula terhadap disebabkan SDM pola pikir dan tidak mau lakukan bagaimana memaknai tugas fungsi RT RW sesuai Pergub dan Intruksi Gubernur, paparnya.
Maka sudah sepantaslah untuk menjadi RT RW itu syarat penting adalah sosok ketokohan bukan diilihat secara phisik dan cara berpakaian, tapi tidak sebanding harapan warganya. Maka lebih baik pemerintah menunjuk langsung (musyawarah mufakat) dari pada ada pemilihan tapi hasilnya bukan tokoh panutan guna menangani kemaslahatan dan keragaman.
Sebelum menutup H.Giri mengingatkan kondisi Jakarta level II dan menuju kebangkitan ekonomi maka tetap saja nanti RT RW menjadi objek persoalan dalam optimalisasi restrukrisasi ekonomi berbasis masyrakat, tutupnya.
(Nanorame)
