Studi Demokrasi Rakyat (SDR) laporkan PT. Telkom ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait dugaan intervensi terhadap sejumlah media.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyebutkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah tautan berita yang sebelumnya memuat laporan investigatif terkait dugaan rasuah di Telkom dan anak usahanya, Telkomsel, kini tidak bisa diakses.
Bahkan beberapa media yang memuat berita tersebut dilaporkan mengalami gangguan dan serangan terhadap laman situsnya.
“Kami menduga ada upaya sistematis dari pihak Telkom Group untuk menghilangkan jejak pemberitaan. Beberapa media bahkan menginformasikan adanya pendekatan oleh pihak Telkom melalui Sekretaris Perusahaan Telkomsel dengan iming-iming uang sebesar Rp50 juta serta kerja sama iklan,” ujar Hari dalam keterangan tertulis, Jumat, (9/5/25).
Lebih lanjut, Hari mengatakan sejumlah nama pejabat Telkom Group yang diduga terlibat langsung dalam upaya intervensi tersebut. Ia juga mengungkap bahwa informasi yang diperoleh mengarah pada adanya instruksi internal untuk melakukan pendekatan ke media guna menghindari publikasi berita negatif.
“Ini bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat BUMN. Apalagi ada indikasi bahwa jaringan Telkomsel memblokir akses ke beberapa berita tersebut, sementara link yang sama bisa diakses melalui provider lain,” ujarnya.
SDR menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap fungsi pers sebagai pengawas dan pengontrol sosial. Oleh karena itu, laporan resmi telah disampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap potensi maladministrasi dan pelanggaran etika oleh Telkom Group.
“Fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk menutup-nutupi dugaan pelanggaran hukum. Jika benar Telkom Group terlibat dalam upaya membungkam media, maka ini bukan hanya soal etika, tetapi juga persoalan serius tentang demokrasi dan transparansi,” tegas Hari.
SDR mendesak ORI bertindak cepat dan objektif dalam menangani laporan ini, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas publik untuk menekan kerja jurnalistik di Indonesia.
Hingga berita ini ditayangkan, sketsindonews.com terus berupaya untuk mendapatkan tanggapan dari pihak Telkom.
