Sorotan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung Wibowo terhadap proyek monorel menarik disimak. Tidak bisa dipungkiri keberadaan tiang-tiang monorel yang dibiarkan mangkrak lebih dari dua dekade, telah mengganggu keindahan Kota Jakarta.
Di tengah gerimis tipis Rabu 11 Juni 2025 petang, terlihat nyata deretan tiang monorel proyek pengembangan sarana dan prasarana transportasi umum itu, menjadi saksi bisu bahwa pada 16 Oktober 2013, di Tugu 66, Jl. Rasuna Said Kuningan – Setiabudi – Jakarta Selatan diresmikan dimulai kembali proyek monorel.
Kini setelah melewati enam gubernur sejak Gubernur Sutiyoso. (1997–2007);
Fauzi Bowo. (2007–2012); Joko Widodo. (2012–2014); Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017); .Djarot Saiful Hidayat. (2017) dan Anies Baswedan. (2017–2022), proyek ini justru tampak terbengkalai.
Melihat kondisi mengenaskan itu, Gubernur Pramono Anung yang mendapat mandat rakyat dalam Pemilihan Gubernur 2024, memberi atensi khusus. Beliau mengambil peran, apa yang harus dilakukan terkait proyek monorel.
Pada beberapa kesempatan gubernur menyatakan ingin ‘menyelesaikan’ sengkarut monorel.
Harus Dibongkar
Gubernur DKI Jakarta 2024 – 2029 ini menyatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan jajarannya untuk pembongkaran tiang monorel. Dari rapat itu, terdapat dua keputusan yang dihasilkan Pemprov DKI. “Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya,” kata Pramono di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/25).
Jadi pihak yang memiliki kewenangan membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Langkah itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Untuk itu, Pramono siap segera menyurati PT Adhi Karya agar melakukan pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai.
Gubernur yang akrab disapa Mas Pram bahkan menegaskan, apabila nantinya PT Adhi Karya tidak mampu melakukan pembongkaran, Pemprov DKI akan membantu. Hal itu lantaran pembongkaran tiang monorel penting dieksekusi demi estetika Kota Jakarta setelah enam gubernur sebelumnya tidak mengabaikan.
