Ia juga mengecam solusi yang ditawarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyarankan agar Aceh dan Sumut mengelola keempat pulau tersebut secara bersama. Menurutnya, tawaran itu adalah bentuk penghinaan terhadap Aceh sebagai pihak yang dicuri haknya.
“Tidak masuk akal! Ini seperti menyuruh korban pencurian duduk semeja dengan maling, lalu membagi harta curian secara adil. Logika mana yang membenarkan itu?” geram Sukandi.
For-PAS menegaskan bahwa secara de facto dan de jure, empat pulau tersebut sah milik Aceh. “Kami sudah tunjukkan bukti valid dan otentik. Sumatra Utara tidak punya satu pun bukti, bahkan kandang babi pun tak ada di sana. Yang mereka bawa cuma selembar surat dari Mendagri,” tukasnya.
