Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menjajaki kerja sama strategis dengan Kedutaan Besar Inggris dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Kesepakatan awal ini akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU).
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Desy Andriani, mengatakan pembahasan MoU dilakukan dalam pertemuan pada Senin (9/2/2026). Kerja sama diarahkan pada penguatan pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Rencana MoU ini menjadi kerangka kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk memperkuat pencegahan, layanan perlindungan, hingga pemulihan korban,” ujar Desy di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menurut Desy, rancangan MoU memuat agenda strategis, antara lain penguatan pencegahan kekerasan seksual, peningkatan kualitas layanan perlindungan hak perempuan dan anak, penguatan kapasitas pekerja sosial, serta penyusunan rencana kerja bersama agar implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kemen PPPA berkomitmen memperkuat layanan dari hulu ke hilir—mulai pencegahan, penanganan, hingga pemulihan. MoU ini diharapkan menghasilkan kerja bersama yang konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downin, mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menilai kerja sama ini penting untuk memastikan korban perempuan dan anak, termasuk warga negara Inggris di Indonesia, memperoleh dukungan dan perlindungan yang tepat melalui mekanisme lintas lembaga.
“Kesepakatan ini sejalan dengan penguatan hubungan Inggris–Indonesia yang ditandai Kemitraan Strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Keir Starmer pada 21 Januari lalu,” kata Matthew.
Dari unsur penegak hukum, Brigjen Pol Dra. A.A. Sagung Dian Kartini (Karokerma KL Stamaops Polri) menegaskan komitmen Polri memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan direktorat khusus serta penguatan layanan terpadu hingga daerah, dengan tetap menyelaraskan kerja sama pada regulasi nasional dan mekanisme internal kepolisian.
Kemen PPPA, Mabes Polri, dan Kedubes Inggris sepakat menindaklanjuti pembahasan melalui diskusi teknis lanjutan. Targetnya, MoU tentang Penguatan Bantuan untuk Kasus KDRT dan Kekerasan Seksual segera difinalisasi dan diimplementasikan secara efektif demi perlindungan perempuan dan anak yang lebih kuat.
