Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mempercepat pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (PPDS) guna mengatasi kekurangan dan ketimpangan distribusi dokter spesialis di Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pemerataan tenaga medis melalui pendekatan Sistem Kesehatan Akademik (SKA).
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, menyampaikan hingga awal 2026 pemerintah telah membuka sekitar 160 program studi PPDS baru sepanjang 2025–2026. Angka tersebut melampaui target awal 148 prodi.
“Penambahan ini bukan sekadar meningkatkan kapasitas pendidikan, tetapi juga menjawab persoalan distribusi dokter spesialis di berbagai daerah,” ujar Khairul dalam peluncuran sembilan prodi PPDS baru di Surabaya, Sabtu (21/2/2026).
Tiga Kampus Surabaya Buka 9 PPDS
Peluncuran sembilan prodi PPDS dilakukan secara kolaboratif oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Universitas Hang Tuah (UHT), dan Universitas Ciputra Surabaya (UC), dengan pendampingan dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan Universitas Sebelas Maret (UNS).
Momentum peluncuran dipusatkan di Kampus B UNUSA dan dihadiri jajaran pimpinan perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan di Jawa Timur.
Khairul menegaskan, pembukaan prodi baru juga menyasar 11 provinsi yang sebelumnya minim atau belum memiliki PPDS, termasuk NTT, Maluku, dan Papua.
Fokus Pemerataan dan Mutu
Menurut Khairul, Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter spesialis di berbagai bidang krusial, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga penyakit jantung dan perawatan intensif.
Ia meminta para rektor dan dekan memastikan lulusan PPDS kembali mengabdi di daerah asalnya serta mendapat jaminan keselamatan dan kesejahteraan selama pendidikan.
Rektor UNUSA, Tri Yogi Yuwono, menekankan kolaborasi antarkampus menjadi kunci membangun ekosistem kesehatan nasional yang kuat. Ia menyebut pembukaan sembilan PPDS bukan sekadar penambahan jumlah program, tetapi bagian dari transformasi pendidikan kedokteran berbasis riset dan inovasi.
Dukungan Pemda dan RS Pendidikan
Kemdiktisaintek juga mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan pembiayaan, seperti beasiswa dan insentif, serta memperkuat rumah sakit pendidikan milik pemda.
Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Mohammad Nuh, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis membangun Sistem Kesehatan Akademik terintegrasi yang melibatkan kampus, rumah sakit, dan pemerintah daerah.
Pemerintah memastikan akselerasi PPDS tetap mengedepankan penjaminan mutu pendidikan dan keselamatan pasien melalui pengawasan berkala bersama lembaga akreditasi dan organisasi profesi.
